 |
| Dalam momentum 80 tahun Indonesia merdeka, Dr. Karolus Karni Lando menyerukan lima standar baru kepemimpinan di NTT: transparansi APBD, layanan publik digital, partisipasi rakyat, laporan terbuka, dan integritas keuangan. |
Kupang, NTT– Tahun 2025 menjadi penanda delapan dekade sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Di tengah riuh peringatan nasional, satu pertanyaan menggema dari timur negeri ini - dari bumi Flobamora: Sudahkah kemerdekaan ini benar-benar dirasakan di setiap pelosok Nusa Tenggara Timur?
Bagi Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, 80 tahun Indonesia merdeka bukan sekadar perayaan historis. Ini adalah panggilan untuk melompat lebih jauh-terutama bagi para pemimpin daerah di NTT - untuk menjawab tantangan zaman dengan keberanian transformatif.
“Momentum ini harus menjadi titik balik,” ujarnya. “Bukan sekadar refleksi, tetapi pijakan untuk meneguhkan komitmen pembangunan yang progresif dan berdampak nyata.”
Di tengah dunia yang bergerak cepat ke arah tata kelola digital dan terbuka, Karolus menekankan bahwa keterbatasan bukan lagi alasan. Justru karena keterbatasan itulah, daerah-daerah di NTT perlu menjadikan lompatan sebagai strategi, bukan pilihan.
Karolus merumuskan lima standar yang menurutnya harus menjadi baseline bagi seluruh kabupaten di NTT jika ingin menyambut abad kedua kemerdekaan dengan martabat dan kemandirian:
-
APBD 100% Dapat Diakses Publik Secara Digital
Transparansi bukan jargon, melainkan kewajiban. “Setiap rupiah milik rakyat, dan rakyat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,” tegas Karolus. -
80% Layanan Publik Digital dan Bebas Pungli
Digitalisasi birokrasi harus menjadi instrumen revolusioner untuk memutus praktik korupsi kecil yang mengakar. Kecepatan dan kejujuran pelayanan menjadi tolok ukur. -
Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Naik Lebih dari 50%
Musyawarah bukan lagi seremoni. Rakyat harus menjadi co-creator pembangunan, bukan penonton di pinggir lapangan. -
Minimal Empat Laporan Transparansi Publik Tiap Tahun
Pemimpin sejati tidak takut membuka lembar kerja mereka. Laporan berkala menjadi bukti bahwa pemerintah bekerja, bukan sekadar berjanji. -
Penurunan Temuan BPK Minimal 50% dalam Lima Tahun
Integritas keuangan harus terukur. Pemerintah daerah harus bekerja tidak hanya dengan niat baik, tapi juga dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan keberanian memperbaiki diri.
Seruan ini bukan retorika kosong. Karolus percaya, lompatan-lompatan tersebut bisa dicapai jika ada kemauan politik yang kuat.
“Kita tidak bisa terus berdamai dengan zona nyaman bernama ‘rutin’. Pemimpin NTT harus menjadi agen transformasi, bukan sekadar manajer anggaran,” tandasnya.
NTT, dengan segala tantangan geografis dan keterbatasannya, justru memiliki peluang untuk melompat lebih tinggi - jika dipimpin oleh kepala daerah yang berani berpikir jauh, bertindak cepat, dan membangun sistem yang bertahan lebih lama dari masa jabatan mereka.
Tahun 2025 adalah tahun ujian bagi kualitas kepemimpinan. Apakah para bupati di NTT akan tercatat sebagai pengelola status quo, atau justru dikenang sebagai arsitek perubahan yang meletakkan fondasi baru bagi generasinya?
Dalam napas 80 tahun kemerdekaan, Karolus mengajak semua pihak untuk menjadikan NTT bukan sebagai pengekor perubahan, tetapi pelopor tata kelola daerah yang transparan, digital, dan berorientasi rakyat.
Karena, seperti yang ia tegaskan, “Jangan biarkan usia kemerdekaan lebih tua dari keberanian kita untuk berubah.”
