 |
| Fraksi PSI DPRD NTT menyoroti penurunan PAD dan belanja modal dalam Perubahan APBD 2025, desak transparansi, perbaikan BUMD, dan pembangunan infrastruktur. (📸: Istimewa) |
Kota Kupang, NTT, 27 Agustus 2025 – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, profesional, dan berdampak nyata bagi rakyat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTT terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PSI memberi catatan kritis terhadap gambaran pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah. PSI menilai bahwa pengelolaan APBD NTT masih menghadapi tantangan serius, mulai dari penurunan target pendapatan hingga lemahnya optimalisasi aset daerah.
Fraksi PSI mencermati bahwa target Pendapatan Daerah mengalami penurunan Rp131,84 miliar atau 2,53 persen dibandingkan rencana awal. Lebih jauh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun cukup tajam sebesar 7,76 persen.
Situasi ini, menurut Fraksi PSI, menunjukkan lemahnya kinerja intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. PAD yang semestinya menjadi tumpuan fiskal daerah, justru mengalami penurunan signifikan.
“Pemerintah bersama OPD teknis harus lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Basis data pajak dan retribusi harus diperkuat, pelayanan publik perlu diperbaiki, dan pengelolaan aset daerah harus benar-benar produktif, bukan hanya administratif,” tegas Juru Bicara Fraksi PSI, Debora G.A. Lende.
PSI juga mendorong agar pemerintah memperkuat kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan di seluruh kabupaten/kota. Sarana dan prasarana penunjang, termasuk kendaraan operasional dan jaringan internet andal, sangat dibutuhkan agar pelayanan menjangkau masyarakat hingga pelosok.
Fraksi PSI juga menyoroti sisi belanja daerah. Meskipun Belanja Daerah naik Rp130,98 miliar atau 2,59 persen, namun alokasi Belanja Modal justru mengalami penurunan signifikan 14,78 persen.
Menurut PSI, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena bisa memperlambat pembangunan infrastruktur dan mengurangi daya dorong pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Kita butuh belanja yang benar-benar produktif. Setiap program harus punya outcome yang jelas, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran,” tambah PSI.
Dari sisi pembiayaan, Fraksi PSI mencatat adanya surplus Rp99,34 miliar yang digunakan untuk menutup defisit belanja, sehingga SILPA menjadi nihil.
Meski demikian, PSI menekankan bahwa pembiayaan tidak boleh dipahami sekadar formalitas menutup defisit. Perencanaan pembiayaan harus diarahkan secara strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di masa mendatang.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PSI memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi NTT:
1. Akuntabilitas & Transparansi
Setiap perubahan APBD harus dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, partisipasi publik, dan keadilan.
2. Optimalisasi BUMD
PSI meminta Pemprov serius membenahi kinerja BUMD seperti PT Flobamor dan PT Ki Bolok yang dinilai belum maksimal menyumbang PAD.
3. Alokasi Berkeadilan
Anggaran harus diprioritaskan untuk sektor pertanian dan perikanan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat kecil.
4. Perluasan Basis Pajak
Pemprov didorong mempermudah izin usaha bagi UMKM, mengoptimalkan retribusi, serta menyiapkan regulasi berupa Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Peningkatan jalan provinsi, irigasi, sumur bor, embung, dan bendungan harus menjadi prioritas. Infrastruktur dasar ini penting untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mendukung ketahanan pangan.
6. Persiapan PON 2028
PSI mengingatkan agar NTT segera menyiapkan infrastruktur fisik maupun SDM untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Apresiasi untuk Pameran Pembangunan “NTT Bagaya”
Fraksi PSI juga memberikan apresiasi khusus terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pameran Pembangunan HUT RI ke-80 bertema “NTT Bagaya” di Kota Kupang.
Acara tersebut berhasil menyedot lebih dari 100 ribu pengunjung dan mencatat perputaran uang mencapai Rp3,5 miliar.
“Pameran ini bukan sekadar seremonial. Ia menjadi momentum nyata menggerakkan ekonomi daerah, memperkuat promosi produk lokal, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap potensi NTT,” tegas PSI.
Menutup pandangannya, Fraksi PSI DPRD NTT menyatakan menerima Rancangan Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
PSI menegaskan komitmennya memperjuangkan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik. Fraksi ini percaya, melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, NTT bisa melangkah lebih maju, menciptakan kesejahteraan merata, serta menjadi daerah yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global.
✒️: kl
