 |
| Pemprov NTT luncurkan PROTEC NTT, sistem pemantauan digital untuk pengawasan proyek PUPR 2025. Proyek dipantau real-time, transparan, dan akuntabel demi mencegah penyimpangan. |
Kupang, NTT, – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meluncurkan PROTEC NTT (Project Tracking NTT), sebuah sistem digital inovatif yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemprov NTT dalam menciptakan tata kelola pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Hal ini disampaikan langsung oleh Inspektorat NTT. Stefanus F. Halla, ST., MM., CGCAE, saat membawakan materi dalam acara penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konstruksi dan konsultansi yang digelar di Aula Fernandez, Lantai 4 Kantor Gubernur NTT, Jumat (1/8/2025).
Menurut Stefanus, pelaksanaan proyek-proyek fisik di Dinas PUPR menunjukkan sejumlah kemajuan yang patut diapresiasi. Di antaranya:
- Transparansi dalam pelaksanaan proyek sudah lebih terasa.
- Pengawasan aktif oleh Direksi Pekerjaan Dinas PUPR, termasuk pengujian mutu dan volume.
- Penerapan TKDN dalam kontrak telah berjalan sesuai regulasi.
- Pemisahan tugas antara PPK fisik dan pengawasan, yang memperkuat kontrol internal.
“Dengan sistem pengendalian yang tepat, banyak paket berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai mutu. Ini modal penting untuk keberlanjutan proyek,” jelas Stefanus.
Namun, hasil audit Inspektorat dan lembaga eksternal seperti BPK dan Irjen menunjukkan masih ada permasalahan berulang, seperti:
1. Kekurangan volume pekerjaan dibanding RAB.
2. Ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
3. Pekerjaan tidak sesuai gambar kerja.
4. Keterlambatan pelaksanaan hingga melewati tahun anggaran.
Selain itu, untuk pekerjaan jasa konsultansi, ditemukan tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak tetapi tidak hadir di lapangan. Laporan harian, mingguan, dan bulanan juga sering kali dibuat secara dadakan menjelang audit, bukan sebagai alat manajemen aktif.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, sejumlah langkah penguatan pengawasan diterapkan, antara lain:
- Mendorong penyedia agar menyediakan sumber daya tepat waktu.
- Pembinaan tenaga ahli yang lebih ketat dan berkelanjutan.
- Monitoring lapangan aktif oleh konsultan dan Direksi Pekerjaan.
- PPK mengambil tindakan cepat sesuai regulasi bila ada keterlambatan.
Dalam rangka pengawasan berbasis teknologi, Inspektorat memperkenalkan PROTEC NTT, sistem digital yang:
- Melakukan pemantauan progres setiap tanggal 15 dan 30 per bulan.
- Menampilkan dashboard real-time berisi progres proyek, deviasi, dan indikator kinerja.
- Memberikan notifikasi otomatis kepada PPK bila ada keterlambatan.
- Dilengkapi lampiran dokumentasi lapangan (foto, drone, lokasi tetap).
- Terhubung langsung ke smartphone para PPK.
Menariknya, sistem ini dirancang seperti tampilan bandara, sehingga siapa pun dapat melihat progres dari 100 paket secara live. Sistem ini juga akan di-link ke Dinas PUPR, Sekda, Gubernur, dan Wakil Gubernur agar pimpinan daerah dapat mengambil keputusan cepat berdasarkan data faktual.
Sebagai garda terdepan pengawasan internal, Inspektorat Provinsi NTT terus mendorong:
- Audit preventif sejak awal.
- Reviu rutin dan berbasis risiko.
- Peningkatan kapasitas SDM pengawas (APIP).
Stefanus juga menegaskan pentingnya kolaborasi agar proyek tidak bergeser ke ranah hukum. Ia mencontohkan beberapa proyek yang sudah berproses di pengadilan, seperti kasus SPAM, rawat inap RS Sikka, dan pengalihan aset Veteran.
“Kami ingin proyek selesai di lapangan, bukan di pengadilan. Untuk itu, kolaborasi dan pelaporan yang jujur sangat penting,” tegas Stefanus.
Dengan pendekatan digital, pengawasan aktif, dan peningkatan kualitas SDM pengawas, Pemerintah Provinsi NTT optimistis mampu menutup celah penyimpangan dan memastikan seluruh proyek berjalan dengan efektif, efisien, dan transparan.
“Mari kita dorong sistem yang sehat. Proyek yang baik dimulai dari pengawasan yang kuat,” tutup Stefanus.
✒️: kl
