Masuk

Notification

×

Iklan

Tag Terpopuler

Himpera NTT Soroti Proses PBG, Dorong Reformasi Birokrasi di Dinas PU Kupang

Selasa, 16 September 2025 | September 16, 2025 WIB Last Updated 2025-09-16T12:45:02Z

 

Himpera NTT soroti proses PBG yang berbelit. Ketua Filmon Loasana dorong Walikota Kupang lakukan reformasi birokrasi di Dinas PU demi pelayanan publik.


Kupang,NTT, 16 September 2025 — Ketua DPD Himpera NTT, Filmon Loasana, menyoroti berlarutnya proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Kupang yang dinilai sering menyalahi standar operasional. Ia mendorong Walikota Kupang, dr. Christian Widodo, untuk segera melakukan reformasi birokrasi di Dinas PU agar pelayanan publik kembali profesional.


Menurut Filmon, pengurusan PBG seharusnya bisa selesai dalam waktu 14 hari sesuai SOP. Namun kenyataannya, banyak developer kerap mengalami hambatan yang diduga dipicu oleh penyimpangan di lapangan.


 “Kami sering menemukan perilaku oknum yang memperlambat proses izin. Hal ini bukan hanya merugikan pengembang, tetapi juga masyarakat dan bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.


Himpera NTT menilai langkah tegas Walikota Kupang sangat diperlukan. “Kami berharap adanya perombakan pejabat di Dinas PU. Jika oknum yang menyimpang tetap dipertahankan, maka pelayanan publik akan terganggu dan visi-misi Walikota akan sulit tercapai,” lanjut Filmon.


Ia menambahkan, Himpera sebagai mitra pemerintah selalu mendukung pembangunan daerah dengan membayar retribusi resmi. Namun, jika proses izin dipersulit, bukan hanya iklim investasi yang terganggu, tetapi juga target peningkatan PAD bisa meleset.


Lebih lanjut, Himpera NTT menegaskan bahwa transparansi dan efisiensi birokrasi adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan publik. “Kami percaya, jika reformasi di Dinas PU dijalankan, Kupang bisa menjadi contoh daerah lain dalam tata kelola perizinan bangunan,” ujarnya.


Dengan adanya perhatian serius dari Walikota, Himpera NTT berharap seluruh hambatan perizinan dapat segera diselesaikan, sehingga pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Kupang dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.


Reformasi birokrasi di Dinas PU diharapkan menjadi titik balik pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien di Kota Kupang.

✒️: kl