 |
| Fraksi PKB DPRD Kota Kupang menolak pemangkasan belanja infrastruktur Rp47,19 miliar dan minta skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (PPS) dilakukan secara transparan. |
Kota Kupang,NTT, 15 September 2025 — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Kupang menegaskan sikap tegasnya dalam pembahasan perubahan APBD 2025. Salah satu sorotan utama adalah penolakan terhadap pemangkasan belanja infrastruktur dasar sebesar Rp47,19 miliar yang dilakukan pemerintah daerah dengan alasan efisiensi anggaran.
Menurut Fraksi PKB, pemangkasan anggaran infrastruktur tersebut sangat berisiko bagi pembangunan jangka panjang. Infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan lahan produktif dianggap sebagai fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengurangan anggaran infrastruktur justru dinilai akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
Fraksi PKB menilai, meskipun efisiensi anggaran penting, pemerintah seharusnya tetap menjaga keberlanjutan pembangunan dasar. Pemangkasan belanja infrastruktur dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang masih minim akses jalan, layanan irigasi, dan sarana umum lainnya.
Sebagai alternatif, Fraksi PKB mendorong agar skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (PPS) dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, PKB menekankan perlunya pengawasan ketat, mekanisme transparan, dan keterlibatan publik agar PPS tidak menjadi celah bagi praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, PKB juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas yang benar-benar membutuhkan, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Susunan Fraksi PKB DPRD Kota Kupang
1. Roy Ratu Riwu Kaho, SH – Ketua
2. Satario J. Pandie, SE.MM – Sekretaris
3. Amirudin La Oda, SE – Anggota
4. Rony Lotu, SE – Anggota
5. Denny O. Nenobais, SE.MM – Anggota
Fraksi PKB menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi semata. Dengan komitmen transparansi dan akuntabilitas, PKB berharap setiap kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
✒️: kl
