 |
| Politeknik Negeri Kupang diguncang masalah 796 ijazah mahasiswa. Alumni desak transparansi, senat disorot, dan jalur hukum terbuka. |
Oleh: Pemazmur Jalanan
Politeknik Negeri Kupang tengah menghadapi ujian berat. Bukan soal pemilihan pimpinan semata, tetapi persoalan yang lebih serius: 796 ijazah mahasiswa dipertanyakan legalitasnya. Isu ini telah mencoreng kredibilitas kampus dan menimbulkan keresahan besar, baik di kalangan lulusan maupun masyarakat luas.
Para alumni yang terdampak masalah ijazah ini merasa masa depan mereka dipertaruhkan. Bagaimana tidak, tanpa ijazah yang sah, akses terhadap pekerjaan, pendidikan lanjutan, hingga pengakuan profesional menjadi terganggu. Tidak heran bila mulai terdengar desakan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum perdata maupun pidana.
Di sisi lain, muncul sorotan tajam terhadap kepemimpinan kampus dan senat. Dugaan bahwa ada kelalaian manajemen hingga tekanan politik internal menambah panjang daftar persoalan. Jika benar senat tidak netral dan lebih sibuk mengurusi politik pemilihan pimpinan, sementara masalah mahasiswa terabaikan, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam.
Lebih jauh, publik pun bertanya: mengapa masalah sebesar ini bisa terjadi di Politeknik Negeri Kupang? Apakah ada kelalaian dalam administrasi, atau ada indikasi kesengajaan? Transparansi dalam menjawab pertanyaan ini sangat penting. Tanpa kejelasan, isu ini akan terus menjadi bola liar yang merugikan reputasi kampus dan seluruh lulusannya.
Politeknik Negeri Kupang seharusnya menjadi benteng pendidikan vokasi di NTT. Namun dengan adanya skandal 796 ijazah bermasalah, citra akademik yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam sekejap. Sebab, dunia kerja dan masyarakat tentu akan menaruh curiga terhadap setiap lulusan kampus ini jika masalah tidak segera dituntaskan.
Jika masalah ini diabaikan, maka ribuan alumni akan menanggung akibatnya. Kampus bisa kehilangan legitimasi akademik dan kepercayaan publik.
