Oleh Aris Halilintar, Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa
Kasus yang menimpa Yoseph Suwandi (YS) dalam seleksi PPPK tenaga teknis Kabupaten Sikka adalah tamparan keras bagi nalar keadilan publik. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dinyatakan lulus tahap pertama, bahkan sempat mengikuti orientasi resmi, tiba-tiba digugurkan lewat sebuah pengumuman yang entah datang dari mana? Sebuah tahap hantu yang bahkan tidak pernah ia ikuti.
Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat persoalan ini bukan sekadar salah administrasi. Ini dugaan manipulasi yang serius. Jika benar ada pengumuman kedua yang menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap YS, maka ada dua kemungkinan:
1. BKD tidak becus menjalankan prosedur.
2. Ada rekayasa yang sengaja dibuat untuk menjegal YS.
Dua-duanya sama berbahayanya. Yang pertama menunjukkan ketidakmampuan birokrasi daerah dalam mengelola rekrutmen aparatur. Yang kedua—jika terbukti—jelas-jelas merupakan tindak pidana pemalsuan data/dokumen yang harus diproses hukum.
Aparatur Jadi Algojo Rakyat
Ironi terbesar dari kasus ini adalah: BKD yang seharusnya mengabdi pada kepentingan rakyat, malah diduga menjelma algojo yang memenggal hak rakyat. Yoseph Suwandi hanyalah satu contoh. Bisa jadi ada banyak “korban senyap” lain yang tidak pernah bersuara.
Ketika hak seseorang yang sudah lulus seleksi dicabut secara sepihak lewat mekanisme gelap, maka itu bukan lagi soal administrasi. Itu soal penghancuran kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Bupati Tidak Boleh Diam
Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Bupati Sikka tidak boleh cuci tangan. Jika memang ada permainan kotor di tubuh BKD, maka ia wajib turun tangan, mengusut, dan membersihkan. Diam berarti turut melindungi praktik busuk yang merugikan rakyat kecil.
Kita hidup di negara yang katanya sudah merdeka 80 tahun. Tapi apa artinya kemerdekaan jika birokrasi masih dikuasai oleh dendam pribadi, manipulasi data, dan keputusan sepihak?
Lawan Politik Birokrasi Gelap
Kasus Yoseph Suwandi harus menjadi momentum. Mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil di Sikka tidak boleh diam. “Tahap hantu” dalam seleksi PPPK adalah wajah asli birokrasi yang sakit. Dan penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan kontrol publik yang keras, transparansi total, serta keberanian penegak hukum untuk menindak oknum BKD yang bermain kotor.
Jika tidak, jangan salahkan rakyat ketika kepercayaan pada pemerintah daerah runtuh. Karena rakyat sudah terlalu lama disuguhi janji manis, tapi di belakang layar, hak mereka dipermainkan oleh tangan-tangan gelap birokrasi.
