 |
| Ketua DPD Perindo Rote Ndao Arkhimes Molle kritik DPRD dan Pemda karena abaikan Monev APBD 2025, sebut fungsi pengawasan lumpuh dan tanpa transparansi. |
Rote Ndao, NTT— Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Rote Ndao, Arkhimes Molle, SH, MA, menilai DPRD Rote Ndao dan Pemerintah Daerah telah mengabaikan tugas penting dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan APBD dan kegiatan pembangunan tahun 2025.
Menurut Arkhimes, pelaksanaan APBD pada prinsipnya membutuhkan pengawasan eksternal oleh DPRD dan pengawasan internal oleh pemerintah daerah serta jajarannya. Namun hingga kini, kedua lembaga itu dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.
“Monev itu sebuah proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan program atau kegiatan berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi masalah, serta menilai efektivitas dan dampak yang dihasilkan,” ujarnya tegas kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).
Arkhimes menilai, hal ini diabaikan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Rote Ndao, padahal pelaksanaan APBD dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025 sudah tinggal beberapa bulan lagi akan berakhir.
“Pemerintah dan DPRD Kabupaten Rote Ndao abaikan tugas penting dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan APBD dan kegiatan pembangunan tahun 2025,” katanya.
Menurutnya, program dan proyek kegiatan seperti pembangunan infrastruktur maupun kebijakan publik perlu dilakukan Monev untuk menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan standar dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Kegiatan pengawasan itu penting untuk diketahui hal-hal terhadap perkembangan pelaksanaan program dan mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan. Itu penting untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas hasil program, dan dampaknya secara keseluruhan,” jelasnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Rote Ndao itu menuturkan bahwa pelaksanaan tahun anggaran 2025 efektifnya tinggal dua bulan lagi. Namun, perubahan APBD baru saja dilakukan dan belum satu pun Monev yang dilaksanakan.
“Setiap tahun anggaran itu seharusnya dua sampai tiga kali dilakukan Monev, sedangkan selama tahun 2025 ini kita tidak pernah tahu ada pelaksanaan Monev terhadap kegiatan pembangunan. Kondisi ini hampir dipastikan akan ada keterlambatan kegiatan terjadi pada sejumlah kegiatan fisik,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tender karena lemahnya pengawasan. “Selain itu bisa saja terjadi pelanggaran terhadap sejumlah prosedur dalam pelaksanaan tender kegiatan pada berbagai dinas teknis karena lambannya dilakukan proses dan kurangnya pengawasan,” tambahnya.
Arkhimes menegaskan, masyarakat Rote Ndao saat ini semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk memberikan dasar yang jelas dalam pengambilan keputusan dan melakukan perbaikan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Hal ini baru dapat dijawab sesuai kebutuhan masyarakat kalau setiap kegiatan dan program yang dibiayai dari APBD diikuti dengan Monev oleh pemerintah dan dewan secara baik dan maksimal,” tegasnya.
Ia menutup dengan mengingatkan kembali pentingnya evaluasi yang objektif dan transparan. “Monev itu penting. Menilai hasil, mutu, sesuai atau tidak dengan kebutuhan dan dampak program yang telah dilaksanakan. Tujuannya agar ada upaya perbaikan program di masa depan. Pemerintah harus memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya secara efektif dan berdampak positif,” tandasnya.
“DPRD harus memastikan hasil pembangunan dan asas manfaat kegiatan yang dibiayai dari APBD sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil Monev oleh dewan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara transparan. Kalau mereka tidak lakukan Monev, bagaimana? Apa yang dipertanggungjawabkan sebagai fungsi pengawasan?” katanya bernada tanya.
Arkhimes berharap pemerintah daerah dan DPRD Rote Ndao tidak lagi menganggap remeh fungsi Monev karena tanpa pengawasan yang jelas, hasil pembangunan hanya akan menjadi laporan tanpa makna.
“DPRD itu pengawas rakyat. Kalau mereka lupa Monev, sama saja rakyat kehilangan mata dan telinga untuk melihat arah pembangunan,” tutup Arkhimes dengan nada tajam.
✒️: kl
