 |
| DPRD Kota Kupang soroti defisit Rp100 miliar dalam APBD 2025 dan desak langkah nyata pemerintah untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah. |
Kota Kupang,NTT, 14 Oktober 2025 — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kupang, Selasa (14/10/2025), berlangsung penuh dinamika. Para anggota dewan menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai tidak seimbang antara pendapatan dan belanja, dengan defisit mencapai sekitar Rp100 miliar.
Rapat dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Kupang yang diwakili oleh Asisten III Setda Kota Kupang, Januar Dally, bersama para anggota Banggar DPRD dari berbagai fraksi. Dalam laporan pemerintah, disebutkan bahwa pendapatan daerah tahun berjalan mencapai Rp1,3 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,4 triliun.
Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Golkar, Yos Dogon, menjadi yang pertama menyoroti laporan keuangan tersebut. Ia menilai perlu ada penjelasan rinci terkait dasar perhitungan defisit dan sumber penutup kekurangan anggaran.
“Pendapatan hanya Rp1,3 triliun sementara belanja Rp1,4 triliun. Ini berarti defisit sekitar Rp100 miliar. Pertanyaannya, uang dari mana untuk menutup kekurangan ini?” tegas Yos Dogon.
Ia juga meminta agar dokumen pendukung diserahkan secara lengkap, sehingga Banggar dapat memahami dan mengawasi arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat.
Menanggapi hal itu, Asisten III Januar Dally menjelaskan bahwa selisih tersebut ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sesuai mekanisme yang berlaku dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Pendapatan ditutup dengan SILPA. Aturannya memang demikian, sehingga tidak ada catatan yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan,” jelas Januar Dally.
Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, AB Sine, menegaskan pentingnya keterbukaan dokumen agar proses evaluasi Banggar dapat dilakukan secara menyeluruh dan akurat.“Tolong berikan kepada kami dokumen yang diminta, agar semua catatan dapat kami pelajari secara menyeluruh,” pintanya.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra, Christian, menyoroti perlunya optimalisasi potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal, terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sumber-sumber besar lainnya.
“Potensi besar harus kita gali lebih serius. Jangan habiskan energi untuk yang kecil-kecil, sementara sumber utama belum maksimal. Itu yang perlu kita ubah,” ungkap Christian.
Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Yes Loudoe, mengingatkan agar seluruh catatan hasil rapat Banggar diseragamkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan dan pengawasan anggaran ke depan. “Semua catatan sudah ada di anggota Banggar. Jadi waktu penyempurnaan nanti tidak perlu pertanyaan berulang. Itu jadi dasar kita dalam fungsi pengawasan,” ujar Loudoe.
Senada, Wakil Ketua I DPRD Jabir Marola mempertanyakan tingkat realisasi belanja daerah yang disebut baru mencapai sekitar 50 persen hingga pertengahan Oktober.“Apa betul baru mencapai 50 persen belanjanya?” tanya Jabir dalam rapat.
Menjawab hal itu, Januar Dally menyampaikan bahwa progres realisasi anggaran telah berjalan baik.“DAK sudah berjalan lancar, dan DAU sudah di atas 60 persen,” terangnya.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kota Kupang, Ricard Elvis Odja, mengapresiasi dinamika pembahasan dan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2025.
“Kita jadikan catatan hari ini sebagai bahan pengawasan utama. Pemerintah perlu menyampaikan data secara akurat agar tidak terjadi perbedaan persepsi,” tegas Ricard.
✒️: kl
