 |
| Rapat klarifikasi dana PIP di Desa Bangkoor digelar tertutup. Pihak terduga tak hadir, media dilarang liput, warga pertanyakan transparansi |
Maumere,NTT, 7 Oktober 2025 — Upaya Pemerintah Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, untuk mengklarifikasi dugaan kisruh pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) justru menimbulkan pertanyaan baru. Rapat klarifikasi yang digelar di kantor desa itu berlangsung tertutup dan melarang media untuk meliput.
Melalui surat resmi bernomor Pem.148/34/X/2025, Pemerintah Desa Bangkoor mengundang sejumlah pihak untuk hadir dalam rapat klarifikasi pada Selasa (7/10/2025) pukul 10.00 WITA. Tujuannya ialah meluruskan informasi simpang siur soal penyaluran dana beasiswa pendidikan dari pemerintah pusat yang diduga tidak transparan.
Sejumlah penerima manfaat di wilayah tersebut sebelumnya mengaku bingung dengan mekanisme pencairan dana yang berbeda dari ketentuan umum PIP. Mereka berharap pertemuan ini dapat memberikan kejelasan.
Dalam undangan tersebut, pemerintah desa mengundang Camat Talibura Lazerus Gunter, S.Fil., Ketua dan Anggota BPD, Kepala SMPN 1 Talibura, Kepala SDI Nebe, Ketua Komite SDI Nebe, serta beberapa tokoh masyarakat seperti Murnia Anasenti, Nonci Werong (Anggota BPD Bangkoor), Petrus Nurnio Werong, dan Yohanes Abong.
Namun, rapat yang seharusnya menjadi forum klarifikasi terbuka itu tidak dapat diliput media. Wartawan yang hadir sejak pagi dilarang masuk dengan alasan rapat bersifat internal.
Menurut keterangan Nonci Werong, Anggota BPD Bangkoor yang hadir di lokasi, pihak yang sebelumnya sempat datang meminta maaf kepada Ibu Lenti sambil membawa uang Rp1,5 juta—yang disebut-sebut terkait dugaan penggelapan dana PIP—tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
“Kami datang untuk mendengar kebenaran, tapi yang kami tunggu malah tidak hadir. Padahal ini menyangkut hak anak-anak penerima beasiswa,” ujar salah satu warga seusai rapat.
Usai pertemuan, tim media mencoba meminta tanggapan dari Kepala Sekolah SDI Nebe, namun ia enggan memberikan komentar. Camat Talibura Lazerus Gunter, S.Fil. yang turut hadir juga menegaskan bahwa dirinya hanya memenuhi undangan dari pihak desa.“Saya hanya diundang oleh pihak desa untuk hadir dalam pertemuan klarifikasi ini,” ujarnya singkat.
Warga menilai tertutupnya akses media dan absennya pihak yang diduga terlibat semakin menimbulkan kecurigaan. Mereka meminta agar klarifikasi lanjutan dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan seluruh pihak, termasuk aparat kecamatan, lembaga pendidikan, dan media lokal — demi menjamin transparansi pengelolaan dana PIP di Talibura.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka yang dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp menyampaikan bahwa dirinya masih berada di luar kota, dan berjanji akan memberikan penjelasan resmi setelah kembali ke Maumere.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik, terutama dalam pengelolaan dana pendidikan. Publik berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti temuan ini dengan tegas dan terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik, terutama dalam pengelolaan dana pendidikan. Publik berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti temuan ini dengan tegas dan terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak sekolah dan Dinas PKO Kabupaten Sikka terkait dugaan penyimpangan dana PIP ini.
✒️: Albert Cakramento
