 |
| Satgas Sampah Kota Kupang hadir mengawal roadmap pengelolaan sampah berbasis data demi wujudkan kota bersih, sehat, dan berkelanjutan. |
Adv
Kota Kupang, NTT— Di tengah semangat Pemerintah Kota Kupang mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, hadir sebuah kekuatan yang bekerja senyap namun berdampak besar: Satuan Tugas (Satgas) Kota Kupang Bersih dan Hijau.
Satuan lintas perangkat daerah ini berperan penting memastikan setiap langkah kebijakan pengelolaan sampah berjalan searah dengan visi besar Wali Kota Kupang.
Menurut Sekretaris Satgas Kota Kupang Bersih dan Hijau., Wildrian R. Otta, S.STP., M.M., Satgas ini bukan dibentuk karena DLHK tidak mampu bekerja, melainkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Satgas ini mengintegrasikan beberapa perangkat daerah agar bisa bergerak selaras dan sinergi. Kita bekerja dalam satu tarikan nafas,” ujar Wildrian.
Satgas memiliki peran strategis dalam memastikan roadmap penanganan dan pengurangan sampah berjalan efektif.
Roadmap tersebut terbagi dalam lima tahapan: mulai dari rumah tangga, RT, kelurahan, kecamatan, hingga ke TPA/TPST.
Selain itu, Satgas juga bekerja dalam dua dimensi utama: tata kelola dan tata niaga.
“Dimensi tata kelola memastikan semua berjalan tertib dan efisien, sedangkan dimensi tata niaga mendorong kelurahan membuat inovasi agar sampah bernilai ekonomi,” jelasnya.
Sebelum Satgas terbentuk, Kota Kupang belum memiliki data akurat tentang volume dan pergerakan sampah. Kini, semua kebijakan dibuat berdasarkan data real lapangan.
“Kita tahu ada lebih dari 500 titik pengangkutan tiap hari, tapi armada efektif hanya 26 unit. Data ini penting agar penambahan kendaraan dan tenaga kerja benar-benar tepat sasaran,” papar Wildrian.
Analisis data yang dikumpulkan sejak Maret hingga September 2025 akan menjadi bahan rumusan kebijakan baru bagi Wali Kota Kupang.
Pendekatan ini menandai perubahan besar: inovasi kini berbasis bukti, bukan sekadar intuisi.
Perubahan juga tampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomis sampah. Volume sampah yang tidak sampai ke TPA semakin banyak — tanda bahwa masyarakat mulai memilah dan mengelola sendiri.
“Dukungan masyarakat belum optimal tapi sudah jauh lebih baik. Semua bergerak: dinas pendidikan di sekolah, kominfo dengan sosialisasi publik, media, dan komunitas lokal ikut mendukung,” ujar Wildrian.
Satgas telah menerapkan kembali jam buang sampah resmi antara pukul 17.00 sore hingga 06.00 pagi.
Selain itu, 400 unit tempat sampah baru telah disebar di berbagai wilayah, serta uji coba roadmap penanganan sampah dilakukan di Kelurahan Oesapa Selatan.
Pembangunan dua TPST kini tengah berjalan, masing-masing di Kelurahan Nefonai (Kecamatan Kota Lama) dan Oepura (Kecamatan Oebobo).
“Meski anggaran terbatas, Pak Wali Kota tetap berkomitmen menambah dua hingga enam TPST baru tiap tahun,” ungkapnya.
Satgas juga menyiapkan program pembelian pupuk organik hasil olahan masyarakat hingga 10 ton, untuk digunakan di taman-taman kota dan mendukung urban farming.“Kami ingin pupuk organik yang dibeli sesuai spesifikasi pertanian modern, bukan sekadar produk jadi,” jelas Wildrian.
Menyadari keterbatasan armada dan tenaga, Satgas mulai membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta. Langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi kerja kolektif seluruh komponen masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat memilah sampah dari rumah, membuang tepat waktu, dan menaati aturan jam buang. Kadang muncul kesan DLHK tidak mengangkut, padahal sampah dibuang di luar jam yang ditentukan,” tegas Wildrian.
Ia menutup dengan pesan reflektif:
“Mari kita jaga Kota Kupang bersama — agar semakin bersih, semakin asri, dan semakin berkelanjutan.”
Perjuangan Satgas bukan sekadar mengangkut sampah, melainkan menata masa depan kota. Sebab, kota yang bersih bukan milik pemerintah, tetapi cerminan kesadaran warganya.
Kupang yang bersih dimulai dari rumah kita sendiri.
✒️: kl
