 |
| PKB Sikka menolak praktik pembangunan pasar pribadi di Wuring. Yosef Karmianto tegas: jangan biarkan keadilan rakyat dikalahkan oleh kepentingan berduit! |
Maumere,NTT, 3 November 2025 — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sikka mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik pembangunan pasar atas nama pribadi yang dinilai merusak tatanan ekonomi rakyat. Ketua DPC PKB Sikka, Yosef Karmianto, menegaskan bahwa Pasar Wuring harus segera ditutup karena seluruh proses hukum yang ditempuh sudah menghabiskan banyak uang rakyat.
“Pasar Wuring harus ditutup, karena uang rakyat sudah habis banyak untuk menempuh proses hukum. Jangan sampai keadilan rakyat dikalahkan oleh kepentingan pribadi,” tegas Yosef Karmianto melalui pesan WhatsApp kepada media.
Menurut Yosef, apabila praktik seperti ini dibiarkan, maka siapa pun yang memiliki uang dan lahan bisa dengan mudah mendirikan pasar di mana saja — bahkan di pekarangan rumahnya sendiri.
“Kalau ini dilegalkan, maka tatanan hukum dan keadilan ekonomi di Sikka akan hancur. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan individu,” tambahnya dengan nada tegas.
PKB juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka dan aparat penegak hukum untuk segera menutup pasar ilegal serta menegakkan aturan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pasar adalah ruang ekonomi rakyat, bukan ladang cuan bagi segelintir orang berduit,” tutup Yosef Karmianto.
Menanggapi tudingan tersebut, Waode Karmila Wati, perwakilan CV Bengkunis Jaya, membantah keras bahwa usahanya bersifat pribadi atau merugikan pedagang kecil.
“Tuduhan itu tidak mendasar. Kami membangun kemitraan bersama pedagang — semuanya rakyat kecil, dan mereka tidak pernah merasa terbebani. Kami hanya membantu menyediakan fasilitas yang layak dan nyaman bagi para pedagang pencari nafkah,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.
Beberapa pedagang yang berjualan di area CV Bengkunis juga membenarkan hal itu. Mereka mengaku lebih nyaman dan aman berjualan di lokasi tersebut karena kondisi tempat lebih tertata dan tidak lagi dikejar aparat.
Sejumlah pedagang justru melayangkan kritik pedas terhadap anggota DPRD Sikka yang dinilai tidak pernah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi mereka.
“Mereka tidak pernah datang lihat kami langsung. Hanya duduk di balik kursi empuk dan bicara soal rakyat, tapi tidak tahu bagaimana kami bertahan hidup di lapangan,” ujar Ibu Eta, salah satu pedagang yang menolak direlokasi ke Pasar Alok.
Para pedagang menilai relokasi ke Pasar Alok tidak adil karena mereka sulit bersaing dan sepi pembeli. Mereka berharap pemerintah tidak menutup sumber penghidupan rakyat kecil hanya demi kepentingan segelintir orang.
📝 Catatan Redaksi
Polemik Pasar Wuring memperlihatkan jurang besar antara kebijakan dan kenyataan di lapangan. Pemerintah dan DPRD seharusnya hadir untuk mendengarkan aspirasi rakyat kecil — bukan hanya berbicara dari balik meja kekuasaan.
Kini pertanyaannya:
Apakah kebijakan di Sikka masih berpihak pada rakyat kecil, atau sudah dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak berduit?
“Sikka harus diselamatkan dari pasar-pasar pribadi. Ketika hukum diam dan rakyat menderita, di situlah nurani kepemimpinan sedang diuji.”
