 |
| Pengurus GMNI Cabang Sikka menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap dalam audiensi bersama Pemerintah Provinsi NTT terkait evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka, Kamis (22/1/2026). |
Maumere, NTT, 22 Januari 2026 — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka secara tegas menyatakan sikap terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang dinilai masih sarat dengan berbagai persoalan mendasar. Hingga satu tahun masa pemerintahan berjalan, masalah pembangunan, pelayanan publik, pertanian, dan konflik agraria belum menunjukkan penyelesaian nyata dan terus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Pernyataan sikap ini disampaikan GMNI Sikka dalam audiensi yang difasilitasi DPD GMNI NTT bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua GMNI Cabang Sikka, Wilfridus Iko, menegaskan bahwa kondisi tersebut harus dibaca sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret.
Di sektor pembangunan, GMNI Sikka menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Waduk Napun Gete. Proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar Rp880 miliar yang dibangun sejak 2016 dan diresmikan pada Februari 2021 ini hingga kini belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Air waduk belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk irigasi pertanian maupun kebutuhan air bersih akibat minimnya infrastruktur pendukung serta lemahnya tata kelola dan kelembagaan. Kondisi ini mencerminkan persoalan serius dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan daerah.
Pada sektor pelayanan publik, khususnya kesehatan, GMNI Sikka menilai situasi berada pada kondisi mengkhawatirkan. RSUD dr. TC Hillers Maumere sebagai rumah sakit rujukan utama di Pulau Flores masih mengalami kekurangan tenaga medis spesialis, terutama dokter anestesi dan dokter kandungan. Akibatnya, penanganan kasus-kasus darurat, khususnya persalinan, kerap terhambat dan berisiko terhadap keselamatan ibu dan bayi. GMNI Sikka menegaskan bahwa krisis ini merupakan bentuk kelalaian negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak dan aman.
Sementara itu, di sektor pertanian, petani padi di Kecamatan Magepanda yang mampu menghasilkan ratusan ton beras setiap musim panen justru mengalami kesulitan memasarkan hasil produksinya. Beras lokal Magepanda tidak terserap dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak masuk kategori beras premium. Kebijakan tersebut berdampak pada stagnasi pendapatan petani dan semakin melemahkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. GMNI Sikka menilai kebijakan ini tidak berpihak pada petani lokal dan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan.
GMNI Sikka juga menyoroti belum terselesaikannya konflik agraria dan perampasan ruang hidup masyarakat. Konflik antara masyarakat adat Suku Soge Natar Mage dan Suku Goban Runut dengan PT Krisrama, serta persoalan masyarakat Desa Bu’u Tara, Kecamatan Tanawawo, yang wilayah tanahnya diklaim sebagai kawasan hutan, hingga kini belum menemukan penyelesaian yang adil. Negara dinilai belum hadir secara sungguh-sungguh dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat kecil.
“Atas dasar berbagai persoalan tersebut, kami menilai satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka belum mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar rakyat. Pemerintahan daerah masih gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik,” tegas Wilfridus Iko.
Sebagai bentuk sikap politik dan tanggung jawab moral, GMNI Sikka menyampaikan sejumlah tuntutan dan rekomendasi, di antaranya pembentukan unit khusus untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan Waduk Napun Gete, penempatan segera dokter spesialis anestesi dan kandungan di RSUD dr. TC Hillers Maumere disertai kebijakan afirmatif tenaga medis, penyerapan beras lokal Magepanda ke dalam Program Makan Bergizi Gratis, serta penyelesaian konflik agraria secara adil, transparan, dan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama.
Lebih lanjut, GMNI Sikka secara tegas mengajak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemerintah Provinsi NTT) untuk tidak bersikap pasif dan hanya menunggu laporan dari pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi diminta hadir secara aktif sebagai koordinator, fasilitator, dan pengambil kebijakan strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan krusial di Kabupaten Sikka, terutama terkait pengelolaan Waduk Napun Gete, krisis tenaga medis spesialis, kebijakan pertanian rakyat, dan konflik agraria.
GMNI Sikka menegaskan bahwa peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi NTT sangat menentukan penyelesaian persoalan lintas sektor dan lintas wilayah. Oleh karena itu, GMNI Sikka mengajak Pemerintah Provinsi NTT membangun kemitraan yang terbuka, partisipatif, dan berkeadilan bersama GMNI dan masyarakat sipil agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Pemerintah Provinsi NTT harus mengambil peran lebih tegas dan progresif dalam mengawal kebijakan pembangunan di Kabupaten Sikka. Tanpa keberanian politik dan keberpihakan yang jelas, maka berbagai persoalan rakyat hanya akan terus berulang dari tahun ke tahun,” pungkas Wilfridus Iko.
GMNI Sikka menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan menyuarakan aspirasi rakyat Kabupaten Sikka. Jika persoalan-persoalan mendasar ini terus diabaikan, GMNI Sikka menyatakan siap mengonsolidasikan gerakan sebagai bentuk tanggung jawab sejarah kepada rakyat.
