 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), saat memberikan keterangan terkait rencana kunjungan ke Maumere dalam penanganan kasus dugaan TPPO Sikka, Kamis (19/2/2026). |
Maumere, NTT – Kasus TPPO Sikka yang menjerat 13 pemandu lagu (LC) di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka kini menjadi sorotan nasional. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, merencanakan kunjungan langsung ke Maumere untuk mengawal pemulangan warga Jawa Barat yang diduga menjadi korban dalam kasus tersebut.
KDM dihubungi wartawan news-daring. com melalui aplikasi WhatsApp pada Kamis, 19 Februari 2026. Dalam komunikasi tersebut, ia menyampaikan bahwa jadwal kedatangannya ke Maumere belum dipastikan dan akan diumumkan kepada media setelah proses pemesanan tiket dan agenda perjalanan difinalkan.
“Kalau tiket sudah dipesan dan jadwal sudah pasti, saya akan informasikan ke media,” ujar Dedi Mulyadi.
Meski kunjungan belum final, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim khusus guna menangani persoalan ini. Tim tersebut bertugas melakukan koordinasi lintas daerah serta memastikan perlindungan hukum bagi warga Jawa Barat yang diduga menjadi korban.
Selain itu, tim hukum dari JUTEK BONGSO PASOPATI Law Firm juga diutus ke Maumere untuk melakukan pendampingan hukum serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, kasus dugaan TPPO yang dialami 13 LC di tempat hiburan malam Eltras telah resmi naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kenaikan status perkara ini menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan indikasi awal adanya peristiwa pidana, sehingga proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta penelusuran jaringan perekrut terus dilakukan.
Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan eksploitasi tenaga kerja, pembatasan kebebasan, serta pelanggaran hak pekerja yang dialami para LC. Aparat tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan jaringan perdagangan orang lintas daerah tersebut.
Langkah pembentukan tim khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan rencana kunjungan langsung Dedi Mulyadi dinilai sebagai bentuk keseriusan negara dalam melindungi warganya dari praktik perdagangan orang, sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan, profesional, dan tuntas.
