Oleh: Pemazmur Jalanan
Aksi menanam pohon pisang di tengah ruas jalan Ba’a–Batutua bukanlah simbol kepedulian rakyat, melainkan pertunjukan politik murahan yang sengaja dipelihara untuk menggiring opini sesat. Ini bukan kritik konstruktif, bukan jeritan warga yang diabaikan, tetapi upaya pengganjalan terencana oleh segelintir pihak yang frustrasi karena pembangunan tetap berjalan.
Sejak awal perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud membela siapa pun, tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan, dan tidak pula ditujukan untuk mengamankan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Opini ini semata-mata menyampaikan kebenaran faktual sebagaimana adanya, agar publik tidak terus digiring ke dalam kabut disinformasi dan politik pembusukan yang mengabaikan akal sehat.
Penting ditegaskan pula bahwa ruas jalan Ba’a–Batutua merupakan jalan provinsi, sehingga kewenangan penanganan dan pembangunannya berada pada Pemerintah Provinsi NTT. Oleh karena itu, setiap proses penganggaran dan persetujuan harus dan memang ditempuh melalui mekanisme resmi provinsi, bukan sekadar narasi liar di ruang publik.
Fakta tidak bisa diputarbalikkan. Ruas jalan ini telah masuk dalam daftar paket pembangunan resmi, diperjuangkan melalui jalur negara oleh Pemerintah Daerah Rote Ndao, dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, serta dikawal secara aktif oleh anggota DPRD Provinsi NTT Komisi IV, Simson Polin. Ini bukan kerja panggung, melainkan kerja administratif, kerja anggaran, dan kerja politik yang sah.
Penulis menyampaikan ini bukan berdasarkan cerita dari balik meja, tetapi berdasarkan pengamatan langsung. Proses perjuangan ruas jalan Ba’a–Batutua dipantau sendiri oleh penulis, saat Simson Polin melakukan lobi-lobi politik dan pembahasan teknis dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR Provinsi NTT. Dalam forum resmi tersebut, isu jalan ini dibahas secara terbuka, dikritisi, dan diperjuangkan agar masuk dalam skala prioritas, terutama karena faktor kerusakan struktural dan longsoran.
Hasilnya konkret. Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Ba’a–Batutua (Penanganan Longsoran) telah disetujui dengan pagu anggaran sebesar Rp9.500.000.000 dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Artinya jelas: anggaran ada, proyek ada, dan proses negara sedang berjalan.
Penundaan pelaksanaan fisik di lapangan bukan bentuk pembiaran, melainkan keputusan teknis yang bertanggung jawab. Kondisi cuaca yang saat ini tidak bersahabat akibat musim hujan membuat pekerjaan konstruksi berisiko terhadap mutu bangunan dan keselamatan pekerja. Memaksakan proyek dalam situasi demikian bukan keberanian, tetapi kecerobohan yang justru merugikan masyarakat.
Namun fakta-fakta ini kerap sengaja diabaikan. Yang dipilih justru aksi simbolik: pohon pisang ditancapkan di badan jalan, kamera dinyalakan, dan narasi dipelintir. Pemerintah dituduh tidak bekerja, seolah-olah tidak ada anggaran, tidak ada proses, dan tidak ada perjuangan. Ini bukan sekadar salah paham, tetapi pembentukan opini yang disengaja untuk menjatuhkan.
Pertanyaannya sederhana:
- Jika status jalan provinsi sudah jelas dan proyek telah disetujui, apa urgensi menanam pisang di jalan?
- Jika benar peduli pada kepentingan rakyat, mengapa tidak mengedukasi publik tentang tahapan proyek dan kendala cuaca?
- Jika benar ingin solusi, mengapa memilih provokasi, bukan pengawalan kebijakan?
Jawabannya semakin terang: ini bukan semata soal jalan rusak, tetapi soal agenda politik yang dibungkus kepura-puraan.
Aksi semacam ini berbahaya karena:
- Menyesatkan masyarakat dengan informasi yang tidak utuh
- Merusak kepercayaan publik terhadap proses pembangunan resmi
- Menormalisasi politik pembusukan yang miskin gagasanMenanam pisang di jalan tidak mempercepat proyek.
Menanam pisang tidak menghentikan hujan.
Menanam pisang tidak memperbaiki satu meter aspal pun.
Yang ditanam bukan solusi, melainkan prasangka dan kebencian.
Masyarakat Rote Ndao berhak atas informasi yang jujur. Kritik harus tetap hidup, tetapi harus berdiri di atas fakta, bukan manipulasi emosi. Pemerintah Daerah telah bekerja, DPRD Provinsi telah mengawal, dan Pemerintah Provinsi telah menyetujui. Yang dibutuhkan hari ini adalah pengawasan publik yang cerdas dan etis, bukan sandiwara yang merusak nalar bersama.
Pembangunan tidak lahir dari teriakan kosong.
Ia lahir dari proses, tanggung jawab, dan kejujuran.
Menanam pisang mungkin tampak dramatis.
Namun kebenaran tetap sederhana: yang benar-benar membangun adalah mereka yang bekerja, bukan mereka yang merusak kepercayaan publik.
