 |
| Anggota DPRD Provinsi NTT Simson Polin bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan usai pertemuan membahas aspirasi nelayan NTT terkait penerapan VMS, dukungan alat tangkap, serta perlindungan nelayan kecil di wilayah kepulauan. |
Jakarta, 12 Februari 2026 — Rencana penerapan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal nelayan berukuran 5–30 Gross Ton (GT) yang melaut di atas 12 mil laut menjadi isu besar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota DPRD Provinsi NTT, Simson Polin, secara langsung mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperjuangkan aspirasi nelayan kecil dan menengah di daerah kepulauan.
Isu VMS dinilai menjadi persoalan serius karena berpotensi menambah beban ekonomi nelayan. Simson Polin menjelaskan, sebagian besar nelayan NTT selama ini melaut di wilayah di bawah 12 mil laut dengan hasil tangkapan yang pas-pasan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya operasional.
“Kalau melaut di bawah 12 mil, hasilnya itu pas untuk makan dan operasional. Ketika nelayan harus ke atas 12 mil laut, mereka justru harus bersaing dengan nelayan dari luar daerah, terutama dari Sulawesi, yang alat tangkapnya jauh lebih canggih,” ujar Simson.
Menurutnya, rencana penerapan VMS sempat disampaikan oleh para nelayan kepada DPRD Provinsi NTT karena menimbulkan kekhawatiran baru. Nelayan mengeluhkan biaya pemasangan alat VMS yang berkisar Rp10–15 juta per unit, ditambah biaya tahunan sekitar Rp6 juta. Beban tersebut dinilai tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi nelayan kecil.
Simson menegaskan, nelayan NTT pada prinsipnya tidak menolak pengawasan laut. Mereka telah patuh terhadap regulasi, termasuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas hasil tangkapan. Namun, kebijakan tambahan berupa kewajiban VMS dengan biaya tinggi dinilai perlu ditinjau kembali.
“Nelayan kita sudah patuh aturan dan sudah bayar kewajiban negara. Karena itu, kebijakan VMS ini harus dilihat kembali agar tidak memberatkan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Simson Polin juga mendorong pemerintah pusat agar memberikan dukungan alat tangkap dan sarana perikanan bagi nelayan NTT, seperti kapal fiber, alat pancing, maupun alat tangkap ramah lingkungan lainnya. Dukungan tersebut dinilai penting agar nelayan lokal mampu bersaing secara adil dan meningkatkan kesejahteraan.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ridwan Mulyana, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Ia menyampaikan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran nelayan terkait biaya penerapan VMS.
Ridwan Mulyana menjelaskan, terkait harga perangkat VMS, nelayan diberi keleluasaan untuk mencari vendor atau penyedia alat yang dapat dijangkau, selama memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
“Terkait harga, pemerintah akan mencari vendor yang bisa dijangkau. Pemerintah tidak membatasi pada satu penyedia tertentu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ridwan menegaskan bahwa penerapan VMS masih akan dikaji dan dipertimbangkan kembali, khususnya dengan memperhatikan kenyamanan dan kemampuan nelayan. Menurutnya, VMS pada prinsipnya bertujuan untuk pengawasan dan keselamatan, namun kebijakannya harus tetap berorientasi pada keberlanjutan mata pencaharian nelayan.
“VMS ini untuk pengawasan dan keselamatan. Namun penerapannya akan terus dikaji agar tidak memberatkan dan tetap memberi kenyamanan bagi nelayan,” ujarnya.
Simson Polin memastikan, DPRD Provinsi NTT akan terus mengawal proses ini agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada nelayan kecil di wilayah kepulauan.
✒️: kl
