 |
| Simson Polin menyoroti sulitnya akses KUR bagi UMKM NTT saat memberikan keterangan pers di lobby DPRD Provinsi NTT, Kamis (26/3/2026). |
Kupang, NTT — Simson Polin DPRD NTT menyentil keras peran Bank NTT terkait sulitnya akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM NTT, saat ditemui awak media di lobby DPRD Provinsi NTT usai mengikuti rapat paripurna ke-71, Kamis, 26 Maret 2026.
Usai mengikuti rapat paripurna ke-71 DPRD Provinsi NTT yang membahas nota pengantar laporan pertanggungjawaban gubernur tahun anggaran 2025, Simson Polin menyampaikan sikap fraksinya kepada awak media.
Ia mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, namun menegaskan bahwa masih ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi.
“Kami mengapresiasi, tetapi ada hal penting yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Simson menyinggung kondisi global yang tidak stabil, mulai dari konflik internasional hingga dampaknya terhadap ekonomi nasional dan daerah.
Menurutnya, situasi ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam mengelola fiskal.
“Kondisi dunia sedang tidak baik. Ini pasti berdampak, sehingga kebijakan fiskal harus benar-benar fokus pada prioritas,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, Simson menegaskan bahwa UMKM NTT menjadi sektor paling bertahan dan harus mendapat perhatian utama.
“Pengusaha besar bisa bertahan atau pergi, tapi UMKM tetap jalan. Mereka ini tulang punggung ekonomi,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan secara nyata, terutama dalam akses permodalan.
Simson Polin DPRD NTT secara tegas menyentil Bank NTT agar tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses KUR.
Menurutnya, program KUR yang merupakan kebijakan pemerintah seharusnya menjadi solusi, bukan hambatan.
“Ini uang pemerintah, bunganya juga disubsidi. Jadi harusnya dipermudah, bukan dipersulit,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM NTT masih mengeluhkan sulitnya akses KUR.
Persyaratan yang dianggap rumit dan tidak fleksibel menjadi hambatan utama di lapangan.
“Masih banyak yang mengeluh. Artinya ada yang belum beres dalam implementasinya,” ujarnya.
Simson meminta agar Bank NTT segera melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga hingga ke cabang.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pro-UMKM yang digaungkan pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau UMKM jadi prioritas, maka akses modal harus dibuka selebar-lebarnya,” tegasnya.
Rapat paripurna boleh selesai, tetapi persoalan di lapangan belum. Akses permodalan bagi UMKM menjadi ujian nyata dari keberpihakan kebijakan.
UMKM tetap berdiri saat ekonomi goyah.
Mereka bekerja saat yang lain berhenti.
Akses modal bukan sekadar program.
Ia adalah napas bagi usaha kecil.
Dan napas itu tidak boleh tersumbat.
✒️: kl
