 |
| Foto : istimewa |
Kupang, NTT — PPPK NTT akhirnya menerima kepastian status melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 4.536 pegawai paruh waktu oleh Gubernur NTT, yang mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi IV sekaligus Ketua DPD PSI Rote Ndao, Simson Polin. Penyerahan SK kepada 4.536 PPPK paruh waktu oleh Gubernur NTT menjadi momentum penting bagi ribuan tenaga honorer di daerah ini.
Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi IV sekaligus Ketua DPD PSI Rote Ndao, Simson Polin, menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian status bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Penyerahan SK oleh Gubernur NTT ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara atas dedikasi para tenaga honorer,” ujarnya kepada media ini, Rabu, (01/04/2026.)
Menurut Simson, dengan adanya kepastian status, para PPPK NTT diharapkan dapat bekerja lebih optimal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
“Dengan status yang jelas, tentu semangat kerja akan meningkat. Ini penting untuk mendorong kualitas pelayanan publik di NTT,” tambahnya.
Sebagai legislator, Simson Polin juga menyoroti pentingnya keberlanjutan kebijakan bagi PPPK NTT, terutama dalam hal kesejahteraan dan kepastian karier.
Ia menilai bahwa pemerintah perlu memastikan para PPPK tidak hanya berhenti pada status administratif, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan hak yang layak.
“Kita tidak boleh berhenti pada penyerahan SK saja. Harus ada langkah lanjutan yang menjamin kesejahteraan dan kepastian karier mereka,” tegasnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PSI Rote Ndao, Simson Polin menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk tenaga honorer yang kini telah menjadi PPPK.
Ia menyebut bahwa kebijakan ini sejalan dengan semangat politik yang mengedepankan keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
“PSI akan terus mendorong kebijakan yang pro-rakyat. PPPK adalah bagian dari tulang punggung pelayanan publik, jadi harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh PPPK untuk menjaga integritas dan meningkatkan kinerja sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan.
Simson berharap ke depan, para PPPK NTT dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah yang diangkat, tetapi dari dampaknya bagi masyarakat.
“Kita ingin masyarakat merasakan langsung dampaknya. Pelayanan harus semakin cepat, tepat, dan berkualitas,” pungkasnya.
Penyerahan SK ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperbaiki sistem kepegawaian di NTT.
Namun, keberlanjutan kebijakan dan peningkatan kualitas kinerja tetap menjadi kunci utama.
Status sudah diberikan.
Kepercayaan sudah dititipkan.
Kini saatnya kinerja yang berbicara untuk masyarakat.
✒️: kl
