MAUMERE, NTT, 15 Juni 2026 – Dugaan dana sebesar Rp80 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas PT Atlas Samudra Perkasa di Desa Wairterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, kini menjadi sorotan publik. Dana tersebut terdiri dari dugaan Rp50 juta yang disebut diberikan kepada pihak pemerintah serta bantuan Rp30 juta yang diperuntukkan bagi nelayan. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap informasi tersebut, Kepala Desa Wairterang, Stefanus Ferdinando, belum memberikan klarifikasi meski telah dikonfirmasi oleh media ini. Kondisi itu semakin menambah tanda tanya di tengah polemik PT Atlas yang hingga kini belum menemukan titik temu antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan.
Polemik pembangunan vila dan galangan kapal milik PT Atlas Samudra Perkasa sebelumnya telah memicu berbagai pertanyaan terkait proses perizinan, tata ruang, serta mekanisme komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Aktivitas pembangunan yang terus berjalan di tengah belum selesainya berbagai persoalan juga memunculkan beragam reaksi dari warga.
Sorotan tajam datang dari mantan Kepala Desa Wairterang, Ingantius Selvesman. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepahaman yang dapat dijadikan dasar bahwa seluruh persoalan terkait aktivitas perusahaan telah selesai dibahas.
Menurut Ingantius, pembangunan yang berlangsung di wilayah daratan tersebut harus tunduk pada seluruh ketentuan administrasi dan perizinan yang berlaku karena berada dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah.
“Faktanya ada pihak terkait yang datang mempertanyakan pembangunan tersebut karena mereka mengaku tidak mengetahui prosesnya. Padahal aktivitas pembangunan sudah berjalan. Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam koordinasi dan kepatuhan terhadap aturan,” tegas Ingantius.
Ia juga membantah adanya anggapan bahwa pertemuan yang pernah dilakukan sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan final terkait aktivitas perusahaan.
“Yang menjadi pemahaman kami, berita acara itu hanya menyatakan belum ada titik temu. Tidak ada kesepakatan final mengenai kelanjutan aktivitas tersebut,” ujarnya.
Menurut Ingantius, aktivitas yang terus berlangsung di tengah belum selesainya berbagai persoalan berpotensi menimbulkan kesan bahwa aspirasi masyarakat dan kewibawaan pemerintah tidak dihargai. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka untuk turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan hingga terdapat kejelasan hukum dan administrasi.
Di tengah polemik tersebut, muncul berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan dana sebesar Rp50 juta yang disebut berasal dari PT Atlas Samudra Perkasa untuk pihak pemerintah.
Selain itu, warga tersebut juga menyebut adanya bantuan sebesar Rp30 juta yang diperuntukkan bagi nelayan setempat. Informasi mengenai kedua dana tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran maupun transparansi penggunaannya.
Tak hanya itu, warga tersebut juga mengungkap adanya dugaan selisih dana konsumsi dalam kegiatan sosialisasi yang pernah digelar beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pihak perusahaan diduga memberikan dana konsumsi sebesar Rp5 juta. Namun kepada masyarakat disebutkan bahwa dana yang diterima hanya sebesar Rp3 juta.
Informasi tersebut semakin menambah perhatian masyarakat terhadap aktivitas perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi maupun sosialisasi di tingkat desa.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, media ini belum memperoleh dokumen maupun bukti yang dapat memverifikasi secara independen berbagai informasi tersebut. Karena itu, seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan klarifikasi dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Edwar, perwakilan PT Atlas Samudra Perkasa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut saat dimintai tanggapan oleh media ini.
“Silakan tanyakan ke pemerintah,” ujarnya singkat.
Media ini juga telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Wairterang, Stefanus Ferdinando, melalui pesan WhatsApp terkait dugaan dana Rp50 juta, bantuan nelayan Rp30 juta, serta dugaan selisih dana konsumsi sosialisasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, Stefanus Ferdinando belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirim media terpantau telah dibaca, tetapi tidak mendapat balasan.
Hingga berita ini dipublikasikan, PT Atlas Samudra Perkasa juga belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai kritik maupun informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.
Di tengah memanasnya polemik tersebut, masyarakat kini menunggu langkah tegas Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memastikan seluruh aktivitas investasi dan pembangunan berjalan sesuai aturan, transparan, serta tidak menimbulkan kegaduhan sosial di tengah warga.
Publik juga menanti penjelasan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam berbagai informasi yang berkembang agar polemik yang terjadi tidak terus memunculkan spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Dengan belum adanya titik temu antara para pihak serta belum adanya klarifikasi terkait dugaan dana yang menjadi sorotan publik, perhatian terhadap aktivitas PT Atlas Samudra Perkasa di Wairterang diperkirakan akan terus meningkat dalam waktu dekat.
✒️: Albert Cakramento
