KUPANG, NTT– Keberhasilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD NTT. Namun, di balik capaian tersebut, Fraksi PSI menilai masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu segera dibenahi demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Rabu (10/6/2026)
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PSI dalam Rapat Paripurna ke-78 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi NTT dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi PSI menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku di DPRD Provinsi NTT.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PSI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Menurut fraksi tersebut, capaian itu menunjukkan adanya komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.
Meski demikian, Fraksi PSI mengingatkan bahwa keberhasilan administratif harus berjalan beriringan dengan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD NTT, Simson Polin, menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan respons cepat dari pemerintah daerah.
"Opini WTP merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, masih ada berbagai persoalan yang harus menjadi perhatian bersama agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Fraksi PSI kemudian menyampaikan sembilan catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Pertama, pemerintah diminta menertibkan praktik parkir liar yang masih terjadi di berbagai wilayah. Fraksi PSI menilai kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat dicapai secara maksimal.
Kedua, pemerintah didorong memperkuat ketersediaan tenaga appraisal atau penilai aset di 22 kabupaten dan kota se-NTT. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung tata kelola aset daerah yang lebih profesional dan akuntabel.
Ketiga, Fraksi PSI meminta adanya penegakan yang lebih optimal terhadap Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah, khususnya terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Keempat, pemerintah diminta segera melakukan rehabilitasi saluran Bendungan Manubulu di Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan irigasi lahan pertanian masyarakat.
Kelima, Fraksi PSI mendorong pembangunan gedung baru SMA Negeri 1 Loaholu di Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao. Menurut fraksi tersebut, peningkatan sarana pendidikan menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Keenam, pemerintah juga didorong mempercepat rehabilitasi Dermaga Perikanan Tenau yang selama ini menjadi salah satu fasilitas penting bagi aktivitas nelayan dan sektor perikanan di NTT.
Ketujuh, Fraksi PSI meminta adanya penanganan serius terhadap ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi jalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian agar tidak menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Kedelapan, pemerintah diminta segera merealisasikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta hak-hak guru yang hingga kini masih menjadi perhatian banyak pihak.
Kesembilan, Fraksi PSI menilai jabatan Sekretaris Daerah Provinsi NTT perlu segera diisi oleh pejabat definitif guna menjamin efektivitas koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Simson Polin, sembilan catatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang diperoleh dari berbagai daerah di NTT dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus mempertahankan capaian opini WTP, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Kami berharap seluruh masukan dan catatan yang disampaikan Fraksi PSI dapat menjadi perhatian pemerintah daerah agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur," tegasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PSI menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya di DPRD Provinsi NTT.
✒️: kl
