DENPASAR – Polda Bali mulai memperkuat strategi cooling system untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilu 2029. Langkah ini dilakukan melalui penguatan komunikasi dan sinergi bersama partai politik, organisasi kepemudaan, serta penyelenggara pemilu guna mengantisipasi berbagai potensi dinamika politik sejak dini.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali di Puri Nusa Indah Hotel, Denpasar Timur, Kamis (11/6/2026). Forum tersebut mengusung tema “Membangun Kesamaan Persepsi dan Komitmen Bersama dalam Menyikapi Dinamika Politik guna Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas yang Kondusif di Provinsi Bali.”
Kegiatan ini dihadiri perwakilan partai politik tingkat Provinsi Bali, organisasi kader dan kepemudaan, serta menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali.
Direktur Intelkam Polda Bali, Andy Ervyn, mengatakan bahwa stabilitas sosial dan politik merupakan fondasi utama dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu membangun komunikasi yang baik dan memperkuat kolaborasi sejak jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai.
Menurutnya, meskipun Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, berbagai dinamika politik sudah mulai terlihat sehingga membutuhkan langkah antisipatif melalui deteksi dini, koordinasi, dan penguatan komunikasi lintas sektor.
“Menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk partai politik, organisasi kepemudaan, dan penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Andy juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat di tengah derasnya arus informasi yang beredar melalui media sosial. Ia mengingatkan bahwa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan propaganda digital berpotensi memicu polarisasi apabila tidak diantisipasi secara bersama-sama.
Karena itu, peran seluruh pihak sebagai cooling system dinilai sangat penting untuk menjaga ruang publik tetap sehat serta mencegah munculnya konflik sosial yang dapat mengganggu persatuan masyarakat.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengapresiasi inisiatif Polda Bali yang membuka ruang dialog dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, komunikasi yang dibangun sejak dini akan memperkuat kesiapan seluruh pihak dalam menyongsong Pemilu 2029 yang demokratis, transparan, dan berintegritas.
“KPU Bali siap bersinergi dengan Polda Bali dan seluruh stakeholder untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2029,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pengawasan partisipatif sekaligus mencegah potensi pelanggaran maupun konflik politik di masa mendatang.
Ia menilai keterlibatan organisasi kepemudaan dan partai politik dalam forum semacam ini dapat memperkuat kesadaran bersama untuk menjaga kualitas demokrasi serta menciptakan suasana politik yang sejuk dan konstruktif.
Melalui FGD tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, serta berperan aktif sebagai cooling system dalam menghadapi berbagai isu politik yang berkembang menuju Pemilu 2029.
Langkah proaktif yang dilakukan Polda Bali ini menunjukkan bahwa menjaga demokrasi tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui kolaborasi dan sinergi seluruh elemen bangsa. Dengan komunikasi yang kuat dan komitmen bersama, Bali diharapkan tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan kondusif dalam menyongsong pesta demokrasi tahun 2029.
✒️: ***/Albert Cakramento
