Kupang, NTT, – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Paripurna ke-79 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Senin, dalam agenda mendengarkan tanggapan Gubernur NTT terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Senin, (15/6/2026)
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, dan dihadiri Gubernur NTT serta Wakil Gubernur NTT, bersama anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simson Polin, mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTT yang dinilai telah merespons berbagai usulan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Menurut Simson Polin, sejumlah aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui pandangan umum fraksi mendapat perhatian dari pemerintah daerah, termasuk usulan rehabilitasi Saluran Bendungan Manubulu di Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao.
“Bendungan Manubulu memiliki peran penting bagi sektor pertanian karena mampu mengairi sekitar 200 hektare lahan pertanian masyarakat. Karena itu rehabilitasi saluran irigasi ini sangat dibutuhkan,” ujar Simson.
Selain itu, Simson juga menyoroti pentingnya pembangunan gedung baru SMA Negeri 1 Lualholo di Kabupaten Rote Ndao. Menurutnya, pembangunan sekolah tersebut harus menjadi salah satu prioritas anggaran Pemerintah Provinsi NTT.
Ia menjelaskan, keberadaan SMA Negeri 1 Lualholo sangat strategis karena didukung oleh sedikitnya tiga sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah tersebut yang menjadi sumber peserta didik setiap tahun.
“SMAN 1 Lualholo perlu menjadi prioritas karena di wilayah itu terdapat tiga SMP sebagai sekolah pendukung. Kebutuhan sarana pendidikan yang memadai harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Selain sektor pendidikan dan pertanian, Simson Polin juga menyinggung pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap pembayaran TPP dapat dilakukan secara tepat waktu dan disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kepastian pembayaran TPP penting untuk menjaga motivasi dan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut di DPRD Provinsi NTT.
✒️: kl
