KUPANG, NTT – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus dipercepat pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta mewujudkan pemerataan pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan berkualitas di seluruh Indonesia.
Pada 2026, pembangunan dan revitalisasi pendidikan direncanakan menyasar 47.722 sasaran dengan total pagu sekitar Rp43,803 triliun.
Hal tersebut mengemuka dalam Media Briefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan yang digelar di ASTON Kupang Hotel & Convention Center, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Dr. Khamim, M.Pd., Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), memaparkan perkembangan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, mulai dari capaian tahun 2025, target dan realisasi 2026, progres fisik pembangunan, strategi pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), hingga dampak program terhadap perekonomian masyarakat di daerah.
Khamim menjelaskan, program revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan maupun perbaikan fisik sekolah. Program tersebut menjadi bagian dari transformasi pendidikan nasional untuk membangun ekosistem pembelajaran yang lebih berkualitas, inklusif, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Berdasarkan data yang dipaparkan Khamim, pelaksanaan revitalisasi tahun 2025 menunjukkan capaian pembangunan fisik yang hampir seluruhnya tuntas.
Dari total 14.072 penerima program revitalisasi, sebanyak 14.061 telah mencapai pembangunan fisik 100 persen atau 99,92 persen.
Pada jenjang PAUD, seluruh 1.515 sasaran telah mencapai 100 persen. Untuk SD, sebanyak 6.319 dari 6.328 sasaran telah selesai atau sekitar 99,85 persen.
Pada jenjang SMP, sebanyak 3.987 dari 3.989 sasaran telah mencapai 100 persen atau sekitar 99,94 persen, sedangkan seluruh 2.240 sasaran SMA telah mencapai 100 persen.
Sementara untuk Unit Sekolah Baru (USB), sebanyak 68 dari 69 sasaran telah mencapai pembangunan fisik 100 persen.
Jika program revitalisasi dan USB digabungkan, totalnya mencapai 14.141 sasaran, dengan 14.129 sasaran atau sekitar 99,91 persen telah mencapai pembangunan fisik 100 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk memperluas program revitalisasi pendidikan pada 2026.
Khamim memaparkan, berdasarkan Rencana Anggaran Pembangunan dan Revitalisasi Tahun 2026, keseluruhan target reguler dan ABT mencapai 47.722 sasaran dengan total pagu Rp43.803.320.838.000 atau sekitar Rp43,8 triliun.
Pada jenjang PAUD, total target mencapai 19.940 sasaran dengan pagu sekitar Rp13,600 triliun.
SD mendapat 19.119 sasaran dengan pagu sekitar Rp19,403 triliun, sedangkan SMP sebanyak 6.649 sasaran dengan anggaran sekitar Rp7,813 triliun.
Sementara SMA mencapai 1.930 sasaran dengan pagu sekitar Rp2,699 triliun.
Selain itu, pemerintah merencanakan 50 sasaran USB PAUD dengan anggaran sekitar Rp92,103 miliar dan 34 USB SMA dengan anggaran sekitar Rp193,177 miliar.
Target awal 2026 tercatat sebanyak 10.806 sasaran dengan pagu sekitar Rp11,100 triliun.
Sementara melalui ABT 2026 direncanakan tambahan 36.916 sasaran dengan anggaran sekitar Rp32,702 triliun.
Dalam data yang dipaparkan juga terdapat catatan bahwa ABT 2026 masih dalam proses pengusulan sehingga memungkinkan terjadi perubahan.
Khusus melalui ABT 2026, pemerintah merencanakan program revitalisasi dengan total 36.916 sasaran dan anggaran Rp32.702.738.517.000.
Rinciannya, PAUD sebanyak 16.075 sasaran dengan anggaran sekitar Rp12,026 triliun.
SD sebanyak 15.235 sasaran dengan anggaran sekitar Rp15,107 triliun.
SMP sebanyak 4.638 sasaran dengan anggaran sekitar Rp4,608 triliun, sedangkan SMA sebanyak 968 sasaran dengan anggaran sekitar Rp959,874 miliar.
ABT Tahap I direncanakan sebanyak 18.458 sasaran dengan anggaran sekitar Rp16,351 triliun. Tahap II juga direncanakan dengan jumlah sasaran dan nilai anggaran yang sama.
Berdasarkan paparan, ABT Tahap II akan diproses setelah ABT Tahap I disalurkan.
Skema tersebut dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara bertahap.
Khamim juga memaparkan perkembangan realisasi revitalisasi pendidikan tahun 2026.
Berdasarkan data per 11 Juli 2026, sebanyak 11.514 sekolah telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai sekitar Rp10,128 triliun.
Penyaluran Tahap I telah menjangkau 11.399 sekolah dengan nilai sekitar Rp7,043 triliun.
Sementara penyaluran Tahap II tercatat sebanyak 926 sekolah dengan nilai sekitar Rp141,672 miliar.
Dengan demikian, total dana yang telah disalurkan tercatat sekitar Rp7,185 triliun.
Pada jenjang PAUD, sebanyak 3.946 sekolah telah PKS. SD sebanyak 3.836 sekolah, SMP sebanyak 2.183 sekolah, dan SMA sebanyak 1.465 sekolah.
Program tersebut juga mencakup pembangunan USB PAUD dan USB SMA.
Pelaksanaan revitalisasi terus dipantau dan didampingi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, ketentuan teknis, serta administrasi yang telah ditetapkan.
Data per 11 Juli 2026 menunjukkan sebanyak 11.399 sasaran berada pada berbagai tahapan progres pembangunan fisik.
Sebanyak 9.005 sasaran berada pada progres 0–24 persen, sebanyak 881 pada progres 25–49 persen, dan 1.190 pada progres 50–74 persen.
Selanjutnya, sebanyak 283 sasaran telah berada pada progres 75–99 persen, sementara 40 sasaran telah mencapai progres fisik 100 persen.
Menurut pemaparan Khamim, pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai jadwal.
Konsultan pendamping turut dilibatkan untuk memantau perkembangan pekerjaan di masing-masing kelompok atau lokasi pembangunan.
Pemerintah berharap pembangunan dapat terus dipercepat sehingga fasilitas yang direvitalisasi segera dimanfaatkan peserta didik untuk kegiatan belajar mengajar.
Khamim menjelaskan, manfaat revitalisasi pendidikan tidak hanya terbatas pada perbaikan gedung maupun penambahan ruang belajar.
Program tersebut juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tempat pembangunan dilaksanakan.
Pelaksanaan pembangunan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk tenaga kerja lokal.
Selain itu, kebutuhan material pembangunan seperti pasir, kayu dan berbagai bahan konstruksi lainnya diupayakan berasal dari daerah tempat revitalisasi dilaksanakan.
Dengan mekanisme tersebut, anggaran pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Keterlibatan tenaga kerja dan penggunaan material lokal dinilai dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar sekolah.
Program revitalisasi juga memberikan perhatian khusus terhadap satuan pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Berdasarkan data per 11 Juli 2026, sebanyak 3.047 sekolah dalam kelompok penanganan tersebut telah PKS dengan nilai sekitar Rp2,693 triliun.
Sebanyak 2.977 sekolah telah masuk penyaluran Tahap I dengan nilai sekitar Rp1,814 triliun.
Sementara penyaluran Tahap II telah mencapai 782 sekolah dengan nilai sekitar Rp221,063 miliar.
Dalam mempercepat penanganan sekolah terdampak bencana, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Berdasarkan data yang dipaparkan, kerja sama tersebut mencakup 267 sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Anggaran yang telah disalurkan untuk penanganan tersebut mencapai sekitar Rp315,196 miliar.
Keterlibatan TNI terutama mendukung pelaksanaan pekerjaan pada wilayah terdampak bencana dan lokasi yang memiliki kondisi serta tingkat kesulitan tertentu.
Untuk mempercepat realisasi ABT, pemerintah telah menyusun tahapan pelaksanaan berdasarkan jenjang pendidikan.
Untuk PAUD dengan 16.075 sasaran, penetapan sasaran atau penerbitan SK KPA dijadwalkan pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026, Bimtek PKS pada 9 Juli hingga 8 Agustus, penyaluran termin pertama atau penerbitan SP2D pada 16 Juli hingga 15 Agustus, serta mulai pembangunan Tahap I pada 20 Juli hingga 19 Agustus.
Untuk SD dengan 15.235 sasaran, penetapan sasaran dilakukan pada Juli, dilanjutkan Bimtek PKS pada 20–31 Juli, penyaluran termin pertama 27 Juli–14 Agustus dan pelaksanaan pembangunan Tahap I pada 1–18 Agustus.
SMP dengan 4.638 sasaran menjalani tahapan penetapan sasaran mulai 10 Juli, Bimtek PKS 20 Juli–6 Agustus, penyaluran termin pertama 24 Juli–10 Agustus, serta mulai pembangunan pada 31 Juli–18 Agustus.
Sedangkan SMA dengan 968 sasaran dijadwalkan melalui penetapan sasaran pada 15–17 Juli, Bimtek PKS 16–24 Juli, penyaluran termin pertama 21 Juli–7 Agustus, dan mulai pelaksanaan pembangunan pada 5–18 Agustus.
Dalam paparannya, Khamim juga menyinggung salah satu implementasi program revitalisasi di Kota Kupang, yakni SD Inpres Naimata.
Sekolah tersebut disebut memperoleh dana revitalisasi sekitar Rp3,1 miliar.
Program revitalisasi membawa perubahan terhadap ketersediaan ruang yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
Dalam pemaparan disebutkan, jumlah ruang yang sebelumnya sekitar delapan ruang bertambah menjadi sekitar 13 ruang setelah revitalisasi.
Penambahan ruang tersebut memberikan dampak terhadap pengaturan kegiatan pembelajaran.
Keterbatasan ruang sebelumnya membuat kegiatan belajar harus diatur secara bergantian. Dengan bertambahnya ruang, peserta didik dapat memperoleh waktu pembelajaran yang lebih ideal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana revitalisasi pendidikan tidak hanya mengubah kondisi fisik sekolah, tetapi juga berdampak langsung terhadap kenyamanan dan kualitas proses pembelajaran.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat.
Melalui kegiatan media briefing, insan media diberikan ruang untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan revitalisasi secara langsung, memahami perkembangan implementasi program serta menggali berbagai tantangan dan praktik baik di lapangan.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga memahami proses pelaksanaan dan manfaat yang dihasilkan.
Media diharapkan dapat menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang, termasuk mengangkat perubahan yang dirasakan peserta didik, guru dan masyarakat setelah sekolah memperoleh program revitalisasi.
Setelah pelaksanaan Media Briefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan di ASTON Kupang Hotel & Convention Center pada Senin, 20 Juli 2026, rangkaian kegiatan dijadwalkan berlanjut dengan kunjungan lapangan pada Selasa, 21 Juli 2026.
Dua sekolah yang menjadi lokasi kunjungan adalah SD Inpres Naimata dan SMA Negeri 8 Kupang.
Kunjungan tersebut memberi kesempatan kepada insan media untuk melihat secara langsung implementasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan menggali dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar.
Peliputan diharapkan tidak hanya menggambarkan perubahan fisik bangunan sekolah, tetapi juga menghadirkan cerita mengenai manfaat program terhadap kualitas pembelajaran dan masa depan peserta didik.
Dengan rencana 47.722 sasaran dan pagu sekitar Rp43,8 triliun pada 2026, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan nasional.
Sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, keberhasilan revitalisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah bangunan yang diperbaiki maupun besarnya anggaran yang terserap.
Keberhasilannya juga ditentukan oleh sejauh mana program tersebut mampu menghadirkan sekolah yang lebih layak, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, serta memberikan kesempatan yang semakin merata bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
✒️: kl
