KUPANG, NTT – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Simson Polin, menegaskan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas secara detail dan rinci Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Simson Polin menyusul penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna ke-82 DPRD Provinsi NTT, Senin (20/7/2026).
Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Christin Samiyati Pati, dan dihadiri langsung Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, jajaran Pemerintah Provinsi NTT serta anggota DPRD.
Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027.
Penyusunan KUA dan PPAS mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ketentuan tersebut mengamanatkan kepala daerah untuk menyusun KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri yang berlaku.
Pembangunan NTT 2027 Fokus Layanan Dasar dan Ekonomi
Dalam Rancangan KUA-PPAS tersebut, pembangunan NTT tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Perekonomian.”
Tema tersebut dijabarkan dalam sejumlah arah prioritas pembangunan, meliputi peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia, serta transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal, serta peningkatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Provinsi NTT juga memperhitungkan sejumlah indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi NTT diproyeksikan berada pada kisaran 5,40 hingga 7,10 persen, sementara inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Tingkat kemiskinan diproyeksikan berada pada kisaran 16,5 hingga 17,10 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada kisaran 2,30 hingga 2,89 persen.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp5,21 Triliun
Berdasarkan rancangan yang disampaikan dalam sidang paripurna, target pendapatan daerah NTT Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp5.219.271.298.000 atau sekitar Rp5,21 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,4 triliun dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.819.271.298.000.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp5.262.468.670.036 atau sekitar Rp5,26 triliun.
Belanja tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah komponen, mulai dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga hingga belanja transfer.
Berdasarkan perhitungan antara rencana pendapatan sebesar Rp5,219 triliun dan belanja sebesar Rp5,262 triliun, terdapat selisih atau defisit sekitar Rp43,19 miliar.
Sementara dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp75 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan mencapai Rp388.479.566.964.
Dengan komposisi tersebut, pembiayaan netto mengalami defisit sekitar Rp313,47 miliar.
Kondisi struktur anggaran tersebut memunculkan proyeksi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sekitar Rp356,67 miliar yang menjadi salah satu bagian penting untuk dicermati dalam pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah.
Simson Polin: Akan Dibahas Detail Bersama TAPD
Menanggapi rancangan tersebut, Simson Polin mengatakan Banggar DPRD Provinsi NTT bersama TAPD akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap seluruh komponen dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah disusun secara realistis serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan NTT.
“Kami sebagai anggota Banggar dan pimpinan DPRD Provinsi akan bersama TAPD membahas secara detail dan rinci untuk menyempurnakan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2027,” ujar Simson Polin.
Menurutnya, pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besarnya angka pendapatan dan belanja, tetapi harus diarahkan pada bagaimana anggaran daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, setiap program dan alokasi anggaran nantinya perlu dicermati agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan pelayanan dasar serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Simson menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi NTT harus menjadi orientasi penting dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Banggar DPRD bersama TAPD selanjutnya akan mencermati secara rinci struktur pendapatan, belanja, pembiayaan hingga program prioritas yang akan dibiayai melalui APBD 2027.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan Rancangan KUA dan PPAS sebelum memasuki tahapan berikutnya dalam proses penyusunan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027.
Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas dan kebutuhan pembangunan yang masih besar, pembahasan KUA-PPAS menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan secara efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan ekonomi Nusa Tenggara Timur.
✒️: kl
