Masuk

Notification

×

Iklan

Tag Terpopuler

DPRD NTT Usul Kuota Afirmasi Taruna Polri untuk Putra-Putri Asli Daerah

Senin, 03 Agustus 2026 | Agustus 03, 2026 WIB Last Updated 2026-08-03T07:18:03Z

 



Kupang, NTT– DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan kepada Mabes Polri agar membuka kuota afirmasi khusus bagi putra-putri asli NTT dalam penerimaan Taruna dan Taruni Polri. Usulan tersebut disampaikan usai pertemuan pimpinan DPRD NTT dengan Kapolda NTT, Wakapolda, dan jajaran Polda NTT, sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya keterwakilan putra-putri dari seluruh wilayah di NTT dalam seleksi tingkat nasional. Selain mengusulkan penambahan kuota, DPRD juga mendorong pembentukan bimbingan belajar (bimbel) di setiap Polres untuk meningkatkan daya saing calon peserta dari daerah.


Anggota DPRD Provinsi NTT, David Boimau, mengatakan pertemuan tersebut secara khusus membahas proses penerimaan Taruna dan Taruni Polri yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.


Menurutnya, berdasarkan penjelasan Kapolda NTT dan tim panitia seleksi, proses penerimaan selama ini telah dilaksanakan secara terbuka, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


"Kalau dari sisi teknis pelaksanaan, proses seleksi sudah berjalan sesuai aturan. Itu juga diakui langsung oleh Kapolda maupun tim panitia seleksi," ujar David kepada wartawan, Senin (3/8/2026).


Meski demikian, DPRD NTT menilai perlu adanya kebijakan afirmatif dari Mabes Polri agar putra-putri asli NTT memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos dalam seleksi tingkat nasional.


David menjelaskan, yang dimaksud putra-putri asli NTT adalah adanya keterwakilan dari berbagai wilayah, seperti Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Sabu Raijua, Rote Ndao, hingga Kota Kupang.


"Kami tidak menutup ruang bagi peserta dari luar daerah yang telah lama berdomisili di NTT. Tetapi kami berharap ada keterwakilan putra-putri asli dari seluruh wilayah di NTT sehingga masyarakat juga merasa memiliki kesempatan yang sama," katanya.


Sebagai langkah konkret, DPRD NTT mengusulkan agar Polri membuka program bimbingan belajar di seluruh Polres dan Polres jajaran di kabupaten/kota. Melalui program tersebut, calon peserta dapat dipersiapkan sejak dini untuk menghadapi seluruh tahapan seleksi.


Menurut David, selama ini fasilitas bimbingan belajar lebih banyak terpusat di Kota Kupang sehingga kesempatan anak-anak dari daerah lain masih terbatas.


"Kalau bimbingan belajar hanya tersedia di Kota Kupang, tentu anak-anak dari daerah lain mengalami keterbatasan akses. Karena itu kami berharap pembinaan dilakukan secara merata di seluruh kabupaten dan kota," ujarnya.


Ia juga mengungkapkan bahwa dari hasil pengamatannya, sebagian besar peserta yang berhasil lolos seleksi telah mengikuti bimbingan belajar selama satu hingga tiga tahun. Selain itu, mereka telah mempersiapkan diri secara matang, baik dari aspek akademik, kesehatan, kemampuan fisik, maupun penguasaan materi ujian.


David menilai pembinaan calon Taruna Polri harus dimulai sejak usia sekolah. Orang tua diharapkan membangun pola hidup sehat bagi anak, memperhatikan asupan gizi, menjaga kebugaran fisik, serta membekali mereka dengan kemampuan akademik dan wawasan kebangsaan.


Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di NTT agar mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membina siswa-siswi berprestasi yang bercita-cita masuk Akademi Kepolisian, Akademi Militer, maupun sekolah kedinasan lainnya.


"Kalau pemerintah daerah ikut menyiapkan anggaran pembinaan dan menghadirkan pelatih yang kompeten, saya yakin akan semakin banyak putra-putri NTT yang mampu bersaing di tingkat nasional," tegasnya.


David menambahkan, usulan mengenai kuota afirmasi dan penambahan pembinaan tersebut mendapat respons positif dari Polda NTT. Menurutnya, Kapolda menyatakan siap meneruskan aspirasi itu kepada Mabes Polri sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penerimaan Taruna dan Taruni Polri.


Selain itu, DPRD NTT juga akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Kapolri dengan tembusan kepada DPR RI dan pihak-pihak terkait agar usulan tersebut memperoleh perhatian di tingkat nasional.


Menurut David, tujuan utama dari usulan tersebut bukan untuk mengurangi prinsip persaingan terbuka, melainkan memastikan putra-putri terbaik asli NTT memiliki kesempatan yang setara untuk mengabdi sebagai anggota Polri melalui jalur Akademi Kepolisian.

✒️: kl