 |
Kupang, NTT — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah dalam pidato pembangunan pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Gubernur Melki menyampaikan bahwa pembangunan NTT terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah. Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, UMKM, koperasi, investasi hingga penguatan pasar produk lokal.
Mengawali pidatonya, Melki menyampaikan ucapan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat NTT.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat NTT. Semoga semangat kemerdekaan terus menguatkan persatuan, menumbuhkan optimisme serta menggerakkan kita untuk berkarya, bergotong royong dan mengabdi bagi daerah, bangsa dan negara,” ujarnya.
Menurut Melki, 81 tahun kemerdekaan Indonesia harus dimaknai sebagai perjalanan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ia menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, yakni “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, menurutnya harus diterjemahkan dalam pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Bagi NTT, jawabannya harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Ketahanan pangan menguat, konektivitas antarpulau membaik, pendidikan dan kesehatan semakin berkualitas, petani dan nelayan semakin berdaya, serta investasi dan lapangan kerja tumbuh,” katanya.
Melki menyampaikan perkembangan ekonomi NTT menunjukkan arah yang menggembirakan.
Pada triwulan II 2026, ekonomi NTT tumbuh 5,01 persen secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak dan sektor-sektor produktif di daerah semakin berkembang.
Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 disebut turun menjadi 7,52 persen, atau berkurang sekitar 1,8 poin persentase dibandingkan Maret 2025.
Sementara tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio berada pada angka 0,319.
Melki mengatakan indikator tersebut mencerminkan arah pemerintahan yang semakin inklusif melalui intervensi yang terstruktur, terutama dalam penguatan ekonomi keluarga, perluasan akses pasar produk lokal dan pemerataan hasil pembangunan.
“Indikator tersebut membuktikan bahwa kelanjutan intervensi kebijakan telah meletakkan fondasi transformasi pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan akan terus diperkuat dan dipercepat melalui program lintas sektor serta sinergi dengan program nasional.
Targetnya adalah mewujudkan NTT yang semakin maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan.
Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah menempatkan sektor produktif sebagai salah satu prioritas utama, terutama pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan berbagai produk unggulan berbasis potensi lokal.
Melki menyebut pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian NTT.
Sektor tersebut menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi sekitar 28,9 persen terhadap PDRB NTT pada 2024.
Dengan potensi lahan kering sekitar 1,8 juta hektare, NTT dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
Pada 2025, nilai tukar petani mencapai 101,4, indeks ketahanan pangan berada di angka 76,2, sedangkan skor Pola Pangan Harapan mencapai 79,3.
Sektor pertanian tersebut ditopang oleh sekitar 36.678 kelompok tani, dengan sekitar 70 persen di antaranya masih berada dalam kelas pemula.
Selain itu terdapat sekitar 3.167 penyuluh dan 11.940 unit alat dan mesin pertanian yang mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pencetakan sawah rakyat seluas 4.634,7 hektare untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani.
Melki mengatakan pertanian tidak hanya dipandang sebagai sektor produksi pangan, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi rakyat NTT.
Pada subsektor peternakan, pemerintah mencatat perkembangan populasi ternak yang cukup signifikan.
Populasi sapi meningkat dari sekitar 552 ribu ekor pada 2023 menjadi lebih dari 758 ribu ekor pada 2026.
Hingga 22 Juni 2026, lebih dari 43 ribu ekor sapi telah dikirim keluar NTT.
Populasi kerbau meningkat dari sekitar 66 ribu ekor menjadi hampir 94 ribu ekor.
Populasi kambing meningkat dari sekitar 370 ribu menjadi lebih dari 480 ribu ekor.
Sementara ayam pedaging meningkat dari sekitar 16,32 juta ekor menjadi 21,24 juta ekor.
Populasi babi juga kembali berada di kisaran 1,9 juta ekor pada 2026.
Pemerintah, kata Melki, terus memperkuat perlindungan kesehatan hewan ternak untuk menjaga produktivitas peternakan masyarakat.
Dalam pengendalian African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika, pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan di 22 kabupaten/kota.
Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 14.500 vaksin pada 2025, disertai penyediaan disinfektan, alat uji cepat dan pendampingan biosekuriti.
NTT juga mempertahankan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan nol kasus.
Sementara dalam penanganan rabies, kasus gigitan disebut berhasil ditekan sebesar 25 persen dalam dua bulan pertama.
Jumlah kematian akibat rabies juga turun dari 46 jiwa pada 2024 menjadi 30 jiwa pada 2025, kemudian tercatat delapan jiwa hingga pertengahan 2026.
Sepanjang 2025, vaksinasi dilakukan terhadap 299.508 hewan.
Penanganan rabies diperkuat melalui peningkatan kapasitas petugas, penyelidikan epidemiologi, manajemen risiko dan pendekatan One Health.
Pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan dan informasi veteriner berbasis digital untuk mendukung keluarga peternak.
Sektor perikanan juga menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi NTT.
Produksi perikanan tangkap disebut meningkat dari sekitar 87 ribu ton pada 2024 menjadi hampir 96 ribu ton pada 2025.
Peningkatan tersebut didukung melalui pendampingan, pengaturan kawasan dan zona rantai dingin serta penyediaan lebih dari 2.000 unit cool box pada 2026.
Pemerintah juga mendorong pengembangan perikanan budidaya melalui penyediaan bibit berkualitas dan pembangunan industri pengolahan.
Sejumlah wilayah menjadi sasaran pengembangan, antara lain Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Sabu Raijua dan Pulau Semau.
Produksi garam rakyat juga menunjukkan peningkatan.
Pada 2024, produksi garam rakyat mencapai 15.793 ton, kemudian meningkat menjadi 20.542 ton pada 2025.
Pengembangan kawasan industri garam nasional di Kabupaten Rote Ndao menjadi salah satu bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Melki mengatakan pengembangan ekonomi lokal harus dilakukan dengan memperkuat rantai produksi dari hulu hingga hilir.
Pemerintah Provinsi NTT mendorong setiap desa memiliki produk unggulan berdasarkan potensi lokal melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) dan One Community One Product (OCOP).
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengolahan, kualitas, identitas produk, kemasan, penyimpanan hingga pemasaran.
Pengembangan ekonomi lokal juga berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Dari sekitar 1,726 juta hektare kawasan hutan NTT, lebih dari 82 ribu hektare telah dikelola melalui program perhutanan sosial yang melibatkan sekitar 377 kelompok tani hutan.
Pemerintah juga melakukan rehabilitasi terhadap sekitar 1.575 hektare hutan dan lahan serta membentuk 33 kelompok masyarakat peduli mata air.
Berbagai hasil hutan bukan kayu, seperti madu, bambu, tanaman obat dan buah lokal, juga terus dikembangkan sebagai produk ekonomi masyarakat.
Penguatan UMKM juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Hingga 2026, sebanyak 684 pelaku UMKM disebut telah memperoleh dukungan dalam pengurusan NIB, sertifikat halal dan PIRT.
Program tersebut disertai peningkatan kapasitas produksi, manajemen, pemasaran, pengemasan, digitalisasi serta akses pasar.
Menurut Melki, UMKM harus menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi NTT karena sebagian besar masyarakat menggantungkan penghidupan pada usaha produktif berskala kecil dan menengah.
Kelembagaan ekonomi desa juga diperkuat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hingga April 2026, telah terbentuk 3.142 KDKMP, atau mencapai 100 persen dari seluruh desa dan kelurahan di 22 kabupaten/kota di NTT.
Koperasi tersebut diarahkan untuk menghimpun, mengelola, mengolah dan mendistribusikan hasil produksi serta berbagai produk unggulan masyarakat.
Pemerintah berharap koperasi desa dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperpendek rantai distribusi dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi lokal.
Melki juga memaparkan perkembangan investasi di NTT.
Realisasi investasi meningkat dari Rp4,22 triliun pada 2024 menjadi Rp4,86 triliun pada 2025.
Sementara hingga semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp2,63 triliun.
Pemerintah terus memperkuat kemudahan berusaha, perizinan, penataan ruang dan akses terhadap lahan.
Investasi diarahkan terutama pada sektor strategis seperti garam, rumput laut, sapi potong dan berbagai komoditas unggulan lainnya.
Menurut Melki, investasi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui hilirisasi, penciptaan lapangan kerja dan perluasan pasar.
Penguatan pasar produk lokal dilakukan melalui program NTT Mark.
Hingga 2026, telah terbentuk 22 gerai NTT Mark yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Program tersebut melibatkan sedikitnya 820 pelaku UMKM dengan lebih dari 25 ribu produk lokal.
Pada triwulan I 2026, omzet NTT Mark disebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar, dengan kontribusi sekitar Rp67 juta terhadap pendapatan daerah.
Melki menegaskan pemerintah tidak ingin pembangunan hanya berhenti pada peningkatan produksi.
Menurutnya, pemerintah harus membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran.
“Tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membangun ekosistem dari hulu ke hilir, sehingga hasil ladang, ternak dan ikan laut tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi menjadi produk bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Melki juga memberikan apresiasi terhadap para gubernur NTT sebelumnya yang telah meletakkan fondasi pembangunan sesuai tantangan dan kebutuhan pada masanya.
Ia menyebut W.J. Lalamentik yang meletakkan dasar kelembagaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kemudian El Tari yang menggerakkan pembangunan dan penghijauan melalui semangat “Tanam, Tanam Sekali Lagi Tanam”.
Aloysius Benedictus Ben Mboi memperkenalkan pembangunan terpadu melalui Operasi Nusa Makmur dan berbagai program pembangunan lainnya.
Herman Musakabe memperkuat ekonomi rakyat melalui Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat.
Piet Alexander Tallo menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan melalui tiga agenda utama, yakni ekonomi rakyat, pendidikan rakyat dan kesehatan rakyat.
Sementara Frans Lebu Raya mempercepat pembangunan melalui program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera atau Anggur Merah.
Kemudian Viktor Bungtilu Laiskodat memperkuat sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata serta sumber daya manusia melalui berbagai program pembangunan.
Menurut Melki, seluruh proses tersebut merupakan estafet pembangunan yang harus dilanjutkan.
Kini, bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, pemerintahan Melki-Johni membawa visi pembangunan NTT menuju daerah yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan.
Melki menegaskan berbagai capaian yang dipaparkan bukan semata-mata hasil kerja pemerintah provinsi.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah Provinsi NTT, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dunia usaha, kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengatakan tantangan pembangunan NTT masih cukup besar.
Karena itu, pemerintah tidak boleh berhenti pada capaian yang telah diperoleh.
“Semangat ini tidak lahir dengan sendirinya. Semangat ini lahir karena perjuangan. Dan perjuangan ini dimulai oleh semua kita,” tegas Melki.
Ia mengajak seluruh masyarakat NTT menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai energi untuk memperkuat persatuan dan mempercepat pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan akan terlihat ketika masyarakat semakin mampu memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang baik, memiliki kesempatan kerja, serta mampu mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya masing-masing.
Pemerintah Provinsi NTT, kata Melki, akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“NTT harus membangun dari kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, memperkuat sumber daya manusia dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai program tersebut, Melki berharap NTT dapat semakin mampu mengolah kekayaan alam dan sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah.
Bukan sekadar menjual bahan mentah, tetapi menghasilkan produk yang memiliki kualitas, identitas dan daya saing.
“Inilah makna pembangunan ekonomi: membangun rantai ekonomi dari hulu ke hilir agar hasil ladang, ternak dan ikan laut tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi menjadi produk bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian pesan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
✒️: kl
