Kupang, NTT, 6 Agustus 2026 – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi NTT, Junaidhin, didampingi Wakil Ketua Fraksi PSI Simson Polin, menyoroti arah kebijakan anggaran pendidikan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025–2030.
Dalam pandangannya, Junaidhin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari capaian nyata yang dirasakan masyarakat.
"Keberhasilan kita itu tidak diukur dari seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi dilihat dari capaiannya. Indikatornya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya pendapatan petani dan nelayan, serta membaiknya kualitas pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya," ujarnya.
Saat mencermati postur anggaran, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Junaidhin mengaku prihatin karena porsi anggaran yang besar belum sepenuhnya diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan.
Menurutnya, anggaran pendidikan yang mencapai sekitar 14 persen atau lebih dari Rp42 miliar perlu difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar di dunia pendidikan.
"Saya ini latar belakangnya Sarjana Pendidikan. Saya menjadi guru kurang lebih 10 tahun dan dosen sekitar empat tahun. Tetapi yang saya lihat di ruangan terhormat ini, orientasi Dinas Pendidikan lebih dominan berbicara soal bisnis," katanya.
Ia menegaskan dirinya tidak anti terhadap kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan, namun mengingatkan bahwa hakikat utama pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Saya tidak alergi terhadap bisnis, tetapi hakikat dasar pendidikan itu sebenarnya apa? Jangan sampai kita lupa memperbaiki kualitas pendidikan di NTT," tegasnya.
Junaidhin mengungkapkan masih banyak siswa SMA di NTT yang belum memiliki kemampuan membaca dan berhitung dengan baik. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
"Masih banyak anak-anak NTT yang sekolah di tingkat SMA tetapi belum bisa membaca dan berhitung dengan baik. Apakah kita sudah berpikir mencari solusi terhadap persoalan ini?" katanya.
Ia juga menyinggung hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang menempatkan NTT pada peringkat tiga terbawah secara nasional.
"TKA kita di NTT masuk urutan tiga terbawah. Mohon maaf, ini sangat memprihatinkan. Literasi dan numerasi kita masih jauh tertinggal dibanding daerah lain," ujarnya.
Junaidhin mengaitkan rendahnya kualitas pendidikan dengan persoalan lain, termasuk minimnya putra-putri asli NTT yang lolos dalam seleksi Akademi Kepolisian (Akpol).
"Minggu lalu saya bersama Ibu Ketua dan rombongan beraudiensi dengan Kapolda. Banyak masyarakat mempertanyakan mengapa sedikit sekali putra-putri asli NTT yang lolos seleksi. Kita harus berani mengakui bahwa kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor yang harus dibenahi," katanya.
Karena itu, Fraksi PSI mendorong agar anggaran pendidikan lebih diprioritaskan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, literasi, dan numerasi dibanding membiayai program-program yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan.
"Kalau memang ada program yang lebih tepat dikelola dinas lain, misalnya sektor pertanian, biarlah ditangani dinas yang memang membidangi itu. Jangan sampai Dinas Pendidikan justru lebih banyak mengurus bisnis di sekolah daripada memperbaiki kualitas pendidikan," tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Junaidhin juga meminta Komisi V DPRD NTT agar lebih kritis dalam mengawasi kebijakan pendidikan.
"Harapan saya, jangan sampai publik melihat kita lebih fokus mengurus bisnis di Dinas Pendidikan, sementara hakikat utama pendidikan justru terabaikan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana meningkatkan kualitas anak-anak NTT agar mampu bersaing di masa depan," pungkasnya.
✒️: kl
