KUPANG, NTT – Ketua Umum Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF) Nusa Tenggara Timur (NTT), Joy Sadipun, mengkritik sejumlah pihak yang dinilainya keliru memahami prosesi penghormatan adat kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, saat menghadiri rangkaian kegiatan di Kota Kupang, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Joy, polemik yang berkembang dipicu oleh narasi yang menyebut Jokowi "dinobatkan menjadi Raja Timor", padahal penghormatan adat yang diberikan adalah sebagai saudara Raja-Raja Timor, bukan sebagai Raja Timor.
"Yang benar adalah Bapak Jokowi menerima penghormatan sebagai saudara Raja-Raja Timor. Itu berbeda dengan narasi yang berkembang seolah-olah beliau dinobatkan menjadi Raja Timor," ujar Joy.
Ia menilai sebagian pihak, termasuk Cipayung Plus, terlalu cepat memberikan pernyataan tanpa memahami terlebih dahulu makna penghormatan adat tersebut.
"Saya menyayangkan ada pihak yang asal berbicara tanpa memahami substansi persoalan. Sebelum menyampaikan kritik, pahami dulu budaya dan adat yang menjadi dasar prosesi tersebut," katanya.
Joy menjelaskan bahwa dalam tradisi masyarakat Timor terdapat perbedaan mendasar antara raja, sesepuh, dan saudara raja.
Menurutnya, raja merupakan pemimpin adat yang memiliki legitimasi berdasarkan garis keturunan dan ketentuan adat. Sementara sesepuh adalah sosok yang dituakan karena kebijaksanaan, pengalaman, jasa, maupun pengabdiannya kepada masyarakat. Adapun penyematan sebagai saudara Raja-Raja Timor merupakan simbol persaudaraan dan penghormatan adat, bukan pengangkatan sebagai penguasa atau raja.
"Jangan disamakan. Raja adalah jabatan adat yang memiliki garis keturunan dan kewenangan. Sedangkan saudara raja atau sesepuh adalah bentuk penghormatan. Jadi sangat keliru jika dikatakan Bapak Jokowi menjadi Raja Timor," tegasnya.
Ketua Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF) NTT itu juga menilai sejumlah pemberitaan media tidak menjelaskan konteks secara utuh sehingga memunculkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
"Menurut saya, ada pemberitaan yang lebih membangun opini daripada menjelaskan fakta. Akibatnya masyarakat memperoleh informasi yang tidak utuh mengenai makna penghormatan adat tersebut," ujarnya.
Joy mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, dan media massa untuk menghormati nilai-nilai adat Timor dengan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan telah diverifikasi.
"Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun budaya dan adat jangan dijadikan alat untuk membangun narasi yang tidak sesuai fakta. Mari kita hormati adat Timor dengan menjelaskan apa yang benar-benar terjadi," pungkasnya.
✒️: kl
