Kupang, NTT— Di tengah tugas memantau langsung penanganan bencana gempa di sejumlah wilayah Flores, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena tetap mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTT ke-84 secara virtual melalui Zoom, Selasa (18/8/2026).
Rapat Paripurna DPRD NTT tersebut mengagendakan penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kehadiran Gubernur melalui Zoom menjadi bentuk komitmen untuk tetap menjalankan agenda pemerintahan dan hubungan kerja bersama DPRD, meskipun pada saat yang sama dirinya sedang berada di Flores untuk memantau langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa.
Dalam penyampaiannya, Melki terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD NTT karena tidak dapat hadir secara langsung dalam ruang rapat paripurna.
Ia menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya telah menjalankan sejumlah agenda di wilayah terdampak bencana. Gubernur bersama jajaran pemerintah turun langsung untuk melihat kondisi pengungsi, mendengarkan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bantuan dan penanganan pemerintah berjalan.
“Yang kami lakukan adalah turun langsung ke masyarakat, terutama di lokasi-lokasi pengungsian. Kami ingin mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat,” ujar Melki.
Salah satu lokasi yang dikunjungi Gubernur merupakan tempat pengungsian dengan jumlah warga mencapai sekitar 1.500 orang.
Di lokasi tersebut, Melki berdialog langsung dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai kebutuhan yang disampaikan para pengungsi. Pemerintah juga memantau bantuan yang telah diterima masyarakat dari berbagai daerah.
Pemantauan tidak hanya dilakukan di satu lokasi. Gubernur menyebut jajaran pemerintah juga bergerak ke sejumlah wilayah di Flores, termasuk Manggarai Timur dan daerah lainnya yang terdampak bencana.
Menurut Melki, kondisi tersebut membutuhkan kerja bersama antara Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
Melki menegaskan, aktivitas pemerintahan tetap berjalan meskipun jajaran pemerintah provinsi saat ini harus membagi perhatian antara agenda pemerintahan dan penanganan bencana gempa.
Ia memastikan koordinasi bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terus dilakukan untuk membagi tugas dan memastikan penanganan di lapangan berjalan.
Bahkan, rapat-rapat khusus bersama pimpinan OPD dilakukan hingga malam hari untuk membahas langkah penanganan masyarakat terdampak.
“Kami memastikan pemerintah tetap bekerja. Kami melakukan rapat-rapat khusus bersama seluruh pimpinan OPD untuk membagi tugas. Pemerintah Provinsi berjalan dan kami juga terus bersama pemerintah pusat dalam penanganan masyarakat di Flores,” katanya.
Gubernur mengatakan, kehadirannya di Flores bukan hanya untuk melihat kondisi dari laporan, tetapi untuk memastikan secara langsung apa yang terjadi di lapangan dan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan dan bantuan pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat terdampak gempa.
Meskipun berada di Flores, Melki tetap mengikuti agenda Rapat Paripurna DPRD NTT ke-84 melalui sambungan Zoom.
Hal tersebut menunjukkan bahwa agenda penanganan bencana dan agenda pemerintahan tetap berjalan secara bersamaan.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD NTT yang tetap melaksanakan rapat paripurna serta memberikan ruang bagi dirinya untuk menyampaikan penjelasan secara daring.
Ia kembali menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung.
“Saya mohon maaf kepada Ibu Ketua, Bapak dan Ibu Wakil Ketua, serta Bapak dan Ibu Anggota DPRD yang terhormat. Kondisi ini memang membuat saya belum bisa hadir secara langsung,” ujarnya.
Rapat Paripurna DPRD NTT ke-84 kemudian tetap dilanjutkan dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Di tengah situasi bencana gempa yang masih membutuhkan perhatian serius, Pemerintah Provinsi NTT memastikan penanganan masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas, sementara agenda pemerintahan dan pembahasan perubahan anggaran daerah tetap berjalan.
✒️: kl
