Kupang, NTT, 24 Agustus 2026 — Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp25.087.394.868 disiapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk penanggulangan bencana gempa bumi Flores. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PSI, Simson Polin, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-85 Masa Sidang III Tahun 2025/2026 dengan agenda penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas upaya mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa, terutama warga di wilayah yang hingga kini belum terjangkau distribusi bantuan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat mengambil kebutuhan di kios-kios terdekat, kemudian pembayaran dilakukan oleh pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.
Alokasi BTT tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat akibat gempa bumi yang melanda wilayah Flores.
Menurut Simson, ketersediaan anggaran perlu diikuti dengan mekanisme penyaluran yang mampu menjangkau masyarakat secara cepat. Pasalnya, kondisi geografis dan dampak gempa membuat distribusi bantuan tidak selalu dapat dilakukan secara serentak ke seluruh wilayah terdampak.
Karena itu, selain mengandalkan distribusi bantuan melalui posko, pemerintah juga perlu melihat alternatif yang memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar dari sumber yang tersedia di wilayah masing-masing.
Simson mengatakan, salah satu gagasan yang disampaikan dalam pembahasan adalah memberikan ruang bagi masyarakat di daerah yang belum tersentuh bantuan untuk mengambil kebutuhan di kios atau warung terdekat.
Mekanismenya, kebutuhan masyarakat dipenuhi terlebih dahulu melalui kios yang berada di sekitar lokasi terdampak. Selanjutnya, pemerintah melakukan pembayaran sesuai ketentuan dan mekanisme administrasi yang ditetapkan.
Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan jarak dan keterlambatan distribusi, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut bantuan.
Namun, Simson menekankan bahwa mekanisme tersebut tetap harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai aturan.
“Tujuannya agar masyarakat di daerah yang belum terjangkau bantuan bisa terbantu,” demikian substansi penjelasan Simson.
Di tengah situasi tanggap darurat, kebutuhan masyarakat terdampak tidak hanya berupa makanan dan air minum, tetapi juga berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, menurut Simson, pemerintah perlu memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Penggunaan BTT juga harus disertai pendataan penerima, mekanisme pertanggungjawaban, serta pengawasan agar bantuan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Usulan pembelian kebutuhan masyarakat melalui kios terdekat juga perlu memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari penetapan kios, jenis kebutuhan yang dapat diambil, pencatatan penerima hingga proses pembayaran oleh pemerintah.
Rapat Paripurna ke-85 Masa Sidang III Tahun 2025/2026 tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Fernando Soares. Salah satu agenda utama rapat adalah penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses perubahan kebijakan anggaran daerah, termasuk penyesuaian anggaran untuk merespons kebutuhan akibat bencana yang sedang terjadi.
Simson menilai kondisi pascagempa membutuhkan respons pemerintah yang cepat sekaligus fleksibel. Bantuan yang sudah tersedia harus mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang paling sulit mendapatkan akses.
Menurutnya, keberadaan anggaran BTT harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat masyarakat, dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku.
Dengan alokasi Rp25.087.394.868, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk memperkuat penanganan dampak gempa Flores. Tantangannya kini adalah memastikan anggaran tersebut dapat diterjemahkan menjadi bantuan yang cepat, tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
Bagi warga yang belum tersentuh bantuan, setiap hari adalah perjuangan. Karena itu, percepatan distribusi dan pencarian mekanisme alternatif seperti pengambilan kebutuhan di kios terdekat menjadi penting, selama seluruh prosesnya dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme pemerintah.
✒️: kl
