Maumere, NTT — Organisasi Kemasyarakatan Forum Rakyat Resah dan Gelisah (FOKALIS) Kabupaten Sikka mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka membuka secara transparan pengelolaan anggaran penanganan bencana gempa bumi.
Desakan tersebut disampaikan FOKALIS melalui surat permohonan audiensi dan tuntutan transparansi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka pada Kamis, 24 September 2026.
FOKALIS menyoroti penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp13 miliar serta Bantuan Presiden senilai Rp20 miliar untuk penanganan bencana gempa di Kabupaten Sikka.
Besaran bantuan Presiden Rp20 miliar untuk Kabupaten Sikka memang merupakan bagian dari bantuan pemerintah pusat sebesar Rp200 miliar untuk delapan kabupaten terdampak gempa di Flores. Pemerintah pusat menyatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi penanganan bencana dan masyarakat terdampak.
Ketua FOKALIS Kabupaten Sikka, Frederich Frans Baba Djoedye, menyatakan pihaknya berkepentingan mengawasi pengelolaan dana kebencanaan karena masih terdapat masyarakat terdampak yang membutuhkan penanganan dan pemulihan.
FOKALIS menilai rendahnya penyerapan anggaran perlu mendapat perhatian agar dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, laporan media pada 10 September 2026 menyebut Pemerintah Kabupaten Sikka baru merealisasikan sekitar Rp300 juta dari Bantuan Presiden Rp20 miliar. Dalam laporan tersebut, Pemkab Sikka menjelaskan dana tersebut ditempatkan dalam pos BTT.
FOKALIS kemudian meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penggunaan dana tersebut.
Dalam pernyataannya, FOKALIS menyampaikan empat poin tuntutan kepada Pemda Sikka.
Pertama, FOKALIS mendesak BPBD Kabupaten Sikka membuka rincian penggunaan Bantuan Presiden Rp20 miliar, BTT Rp13 miliar, serta bantuan keuangan dan logistik yang berasal dari pihak lain.
Menurut FOKALIS, keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana penanganan bencana.
Kedua, FOKALIS meminta Pemda Sikka membuka kriteria verifikasi dan validasi tahap kedua terhadap sekitar 5.000 permohonan kerusakan rumah warga.
Data penerima bantuan stimulan untuk kategori rusak berat, sedang, maupun ringan diminta dapat dipublikasikan hingga tingkat desa.
Ketiga, FOKALIS meminta perhatian khusus terhadap wilayah terisolasi, terutama Kecamatan Palue.
Organisasi tersebut mendesak adanya jaminan distribusi bantuan logistik, kebutuhan air bersih, serta pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
Wilayah kepulauan memang menjadi bagian dari tantangan penanganan bencana di Sikka. BNPB sebelumnya melaporkan distribusi bantuan juga diarahkan ke pulau-pulau terluar yang menghadapi kendala akses, komunikasi, dan pelayanan dasar.
Keempat, FOKALIS meminta Pemda Sikka membuka ruang pengawasan partisipatif dengan memberikan akses kepada tim pemantau independen untuk mencocokkan data manifest bantuan di Gudang Cosik, Kelurahan Kota Uneng, dengan kondisi penyaluran di lapangan.
FOKALIS berpendapat masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana.
“Kami tidak ingin dana kemanusiaan ini menjadi ruang gelap birokrasi,” demikian pernyataan FOKALIS dalam keterangan persnya.
FOKALIS juga mengaitkan tuntutan pengawasan tersebut dengan pengalaman penanganan bencana sebelumnya di Kabupaten Sikka, termasuk bencana erupsi Gunung Rokatenda pada 2013 dan penanganan pandemi Covid-19.
Pernyataan tersebut merupakan sikap dan kekhawatiran FOKALIS. Adapun dugaan adanya penyimpangan atau tindak pidana dalam pengelolaan anggaran bencana tidak dapat disimpulkan tanpa adanya pemeriksaan dan proses hukum oleh lembaga berwenang.
Pemerintah Kabupaten Sikka sebelumnya mencatat dampak gempa yang cukup luas. Dalam salah satu pembaruan resmi Pemkab Sikka, tercatat ribuan warga mengungsi secara mandiri dan ribuan rumah mengalami kerusakan. Pemerintah daerah juga menyatakan bantuan terus disalurkan ke wilayah terdampak.
BNPB juga telah mengerahkan bantuan logistik dan peralatan untuk mendukung penanganan korban gempa di Sikka sejak fase awal tanggap darurat.
Kondisi tersebut menjadi latar belakang tuntutan FOKALIS agar informasi mengenai penerimaan, penggunaan, dan penyaluran dana maupun bantuan dapat diketahui publik.
FOKALIS berharap Bupati Sikka bersama Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka segera menjadwalkan audiensi dalam waktu dekat.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperoleh penjelasan mengenai serapan anggaran, mekanisme verifikasi penerima bantuan, distribusi logistik, serta perkembangan pemulihan masyarakat terdampak gempa.
Hingga berita ini ditulis, tuntutan tersebut merupakan sikap yang disampaikan FOKALIS. Penjelasan dan data resmi terbaru dari Pemerintah Kabupaten Sikka mengenai keseluruhan angka serapan BTT, Bantuan Presiden, serta bantuan dari pihak lain masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik.
✒️: ***
