Kupang, NTT, 14 September 2026 — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simson Polin, mengapresiasi jawaban Pemerintah Provinsi NTT terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTT atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
Menurut Simson, sejumlah jawaban pemerintah menunjukkan adanya respons terhadap aspirasi yang disampaikan DPRD, termasuk menyangkut pendidikan, penanganan bencana, hunian sementara, serta pembangunan infrastruktur di daerah.
Perhatian Simson juga diarahkan pada Kabupaten Rote Ndao, khususnya kebutuhan SMA Kristen Ba’a serta kondisi ruas jalan provinsi Ba’a–Batutua, termasuk penanganan longsoran di Letelannga dan Nggelak.
Simson mengusulkan agar Pemerintah Provinsi NTT memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Kristen Ba’a.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah pembangunan tiga ruang kelas.
Usulan tersebut mendapat respons dalam jawaban Pemerintah Provinsi NTT terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Dalam dokumen tanggapan gubernur, pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan tiga ruang kelas pada SMA Kristen Ba’a.
Pemerintah selanjutnya menyatakan akan melakukan koordinasi dan verifikasi di lapangan terkait kondisi bangunan sekolah tersebut, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah.
Bagi Simson, respons tersebut merupakan langkah awal yang positif. Namun, ia berharap proses koordinasi dan verifikasi dapat segera ditindaklanjuti sehingga kebutuhan sekolah dapat memperoleh solusi yang tepat.
Menurutnya, kualitas pendidikan juga sangat ditentukan oleh ketersediaan ruang belajar dan sarana pendidikan yang memadai.
Selain sektor pendidikan, Simson turut mendorong perhatian terhadap infrastruktur jalan di Kabupaten Rote Ndao.
Dalam jawaban pemerintah, peningkatan ruas jalan provinsi Ba’a–Batutua disebut menjadi salah satu perhatian.
Termasuk di dalamnya penanganan longsoran yang terjadi di Letelannga dan Nggelak.
Pemerintah menyampaikan bahwa penanganan longsoran di kedua lokasi tersebut telah diusulkan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur untuk ditangani.
Respons tersebut dinilai penting mengingat kondisi jalan dan longsoran dapat berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi warga.
Simson berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat melalui instansi teknis terkait dapat menghasilkan penanganan yang nyata di lapangan.
Dalam jawaban atas pemandangan umum fraksi, Pemerintah Provinsi NTT juga merespons persoalan penanganan masyarakat terdampak gempa di Flores.
Pemerintah menyatakan permintaan fraksi agar tidak terburu-buru mengakhiri masa tanggap darurat di daerah bencana akan menjadi pertimbangan.
Pemerintah akan mencermati hasil kajian dan rekomendasi teknis BMKG mengenai kondisi kegempaan dan potensi ancaman yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Pemerintah juga menyatakan terus melakukan evaluasi kondisi masyarakat terdampak setiap hari melalui pos komando dan pos lapangan.
Pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, air minum, pelayanan kesehatan dan kebutuhan lainnya menjadi bagian dari evaluasi tersebut.
Perhatian pemerintah juga diberikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak dan mahasiswa dari wilayah terdampak gempa.
Pemerintah menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar siswa dan mahasiswa dari daerah terdampak memperoleh keringanan biaya pendidikan, subsidi SPP/UKT maupun bentuk bantuan lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga menyatakan bantuan biaya hidup sementara bagi siswa dan mahasiswa terdampak perlu dikaji secara mendalam, baik mengenai sasaran penerima maupun besaran bantuan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Dalam sektor perumahan, pemerintah menyampaikan bahwa bersama Balai Perumahan telah melakukan pendataan terhadap rumah-rumah masyarakat yang terdampak gempa di Flores.
Pendataan tersebut dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi untuk memastikan tingkat kerusakan masing-masing rumah.
Hasil asesmen nantinya menjadi dasar dalam menentukan penanganan sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
Simson Polin menilai jawaban Pemerintah Provinsi NTT merupakan bagian penting dalam proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Namun, menurutnya, jawaban pemerintah harus dikawal agar tidak berhenti sebagai dokumen atau komitmen dalam rapat DPRD.
Khusus untuk Rote Ndao, ia berharap perhatian terhadap SMA Kristen Ba’a, ruas Ba’a–Batutua serta longsoran Letelannga dan Nggelak dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.
Demikian pula dengan program penanganan bencana di Flores yang membutuhkan kesinambungan kebijakan dan pengawasan.
Bagi Simson, fungsi DPRD bukan hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan aspirasi tersebut mendapat respons dan dikawal sampai tahap pelaksanaan.
“Yang paling penting adalah bagaimana jawaban dan komitmen pemerintah ini dapat diwujudkan dalam program nyata dan dirasakan masyarakat,” demikian perhatian Simson.
Dengan demikian, pembahasan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan penyesuaian angka anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat di berbagai wilayah NTT, termasuk Rote Ndao dan daerah terdampak bencana.
✒️: kl
