Manggarai Barat,NTT, 6 Oktober 2026 — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masyarakat adat di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mendorong agar kebijakan pemerintah di bidang lingkungan diwujudkan secara nyata di tingkat daerah.
Fungsionaris Adat Nggorang, Ramang Ishaka, mengatakan penguatan tata kelola lingkungan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan perlindungan hutan menjadi hal penting bagi Manggarai Barat. Daerah tersebut, kata dia, memiliki kehidupan masyarakat dan perekonomian yang erat dengan kelestarian alam, termasuk sektor pariwisata.
Menurut Ramang, arah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong ekonomi hijau, tata kelola karbon, transisi energi, serta pengurangan deforestasi patut diapresiasi. Namun, kebijakan tersebut perlu diterjemahkan dalam program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kami di masyarakat adat melihat bahwa lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut penting bagi daerah seperti Kabupaten Manggarai Barat yang sangat bergantung pada kelestarian alam,” ujar Ramang.
Ia menilai perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Karena itu, pelaksanaan kebijakan di tingkat tapak menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.
Ramang mengatakan masyarakat adat mendukung pengembangan kelistrikan sekaligus upaya pemerintah menjaga kawasan hutan. Namun, dukungan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Secara pribadi saya mendukung semua upaya baik pemerintah melalui pengembangan kelistrikan dan perlindungan kawasan hutan. Tetapi hal ini tidak boleh hanya menjadi perkataan semata, melainkan perlu realisasi yang nyata di lapangannya,” tegasnya.
Menurut dia, keberhasilan kebijakan lingkungan tidak semata-mata diukur dari banyaknya regulasi atau program yang disusun, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.
Salah satu yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan adalah jasa lingkungan dan perdagangan karbon. Ramang menyambut terbukanya ruang bagi masyarakat daerah untuk terlibat dalam agenda tersebut, sepanjang pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Di Manggarai Barat, pembahasan mengenai pemanfaatan jasa lingkungan juga mulai mendapat perhatian pemerintah daerah. Pada September 2026, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggelar diskusi mengenai pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk sumber daya air dan karbon hutan, dalam kaitannya dengan tantangan perubahan iklim.
Ramang berharap kebijakan pemerintah pusat terkait energi terbarukan dan kehutanan dapat diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat Manggarai Barat.
Manfaat tersebut, menurut dia, antara lain berupa lingkungan yang lebih terjaga, kepastian ketersediaan sumber air, akses terhadap energi bersih dengan biaya yang terjangkau, serta munculnya peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap mempertahankan keseimbangan ekologis yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Ramang, dapat menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan dunia usaha.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan di Manggarai Barat dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan.
“Lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat,” kata Ramang.
✒️: Albert Cakramento
