 |
| Laporan LKPJ Gubernur NTT 2024 ungkap defisit anggaran miliaran rupiah di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. |
Kota Kupang,NTT, 22 Mei 2025 — Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 mengungkap kenyataan pahit: hampir seluruh sektor pemerintahan provinsi mengalami defisit anggaran. Dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga pariwisata, total belanja melampaui pendapatan secara drastis—dan semuanya ditutup dari pendapatan transfer pusat.
Urusan Pendidikan, yang jadi tulang punggung pelayanan dasar, mencatat defisit paling mencolok: Rp2,06 triliun! Sementara urusan kesehatan, baik oleh RSUD WZ Johannes maupun Dinas Kesehatan, juga menguras kantong rakyat dengan total defisit gabungan lebih dari Rp397 miliar.
Tak hanya itu, urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat turut menambah beban fiskal. Defisit gabungan di sektor ini mencapai Rp178 miliar, padahal urusan ini menyentuh langsung kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Sektor sosial dan ketenteraman masyarakat? Sama suramnya. Dinas Sosial, Satpol PP, dan Badan Penanggulangan Bencana mencatat defisit ratusan miliar, dengan realisasi anggaran di bawah 80% pada beberapa satuan kerja.
Urusan wajib non-pelayanan dasar seperti tenaga kerja, perempuan dan anak, pangan, lingkungan hidup, hingga olahraga, semuanya minus miliaran rupiah. Bahkan urusan komunikasi dan persandian pun ikut "terbakar" dengan defisit puluhan miliar rupiah.
Pada urusan pilihan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta pertanian—sektor unggulan NTT—juga tak luput dari beban defisit. Dinas Kelautan mencatat minus hingga Rp37 miliar, sementara pariwisata mencatat Rp10 miliar lebih.
Realisasi anggaran di berbagai sektor pun menunjukkan capaian yang belum maksimal. Beberapa unit kerja hanya mampu menyerap anggaran di bawah 80%, bahkan ada yang nihil realisasi hingga 31 Desember 2024.
Pertanyaannya kini: di mana letak prioritas pembangunan? Apakah defisit ini cermin gagalnya manajemen fiskal daerah? Rakyat menunggu penjelasan dan arah yang lebih tegas dari Pemerintah Provinsi NTT.
(kl)
