 |
| Fraksi PKB NTT melalui Ana Waha Kolin peringatkan Pemprov: WTP bukan sekadar simbol. Rakyat butuh keadilan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah |
Kota Kupang,NTT, 23 Mei 2025 — Fraksi PKB DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi NTT terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih. Menurut Sekretaris Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, predikat WTP tidak boleh menjadi kebanggaan seremonial semata. Tanpa aksi nyata yang berpihak pada rakyat, terutama di sektor pembangunan dan keadilan sosial, maka WTP hanyalah simbol kosong yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Tapi yang perlu disikapi secara bersama adalah bukan sekadar soal WTP-nya, melainkan bagaimana muara dari WTP itu bisa sampai kepada masyarakat,” ujar Ana Waha Kolin dalam pernyataannya, Jumat (23/5), di Kupang.
Ana menegaskan bahwa masyarakat tidak terlalu memusingkan soal WTP atau tidak WTP. Bagi masyarakat, yang penting adalah bagaimana keadilan dan kesetaraan benar-benar mereka rasakan dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi.
“Mereka tidak peduli WTP atau tidak WTP, tapi bagaimana keadilan itu mereka terima dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur,” tegasnya.
Ana juga mengungkapkan bahwa Fraksi PKB sepakat semua temuan BPK yang tidak sesuai regulasi harus diselesaikan secara tuntas. “Temuan-temuan yang tidak sesuai regulasi harus bisa diclearkan. Tidak boleh menyusahkan tenaga honor. Regulasi harus jadi payung, agar semua persoalan menjadi jelas dan tidak dibiarkan berlarut-larut, karena itu justru menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Terkait defisit anggaran, ia menilai pemerintah provinsi harus bersikap bijak dan segera menata ulang sistem pengelolaan keuangan agar lebih akuntabel dan berimbang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Defisit ini cukup besar. Maka sikap tegas dari Pemprov tidak boleh ditunda. Penilaian masyarakat terhadap pemerintah harus dikembalikan ke arah yang positif. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Harus ada kesepakatan dan tindakan konkret berdasarkan situasi dan kondisi saat ini,” tambah Ana.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang teratur, tidak morat-marit, dan menjadikan catatan BPK sebagai pintu masuk perbaikan secara menyeluruh. Menurutnya, semua harus dijalankan dengan serius dan berpedoman pada nilai-nilai dalam lima sila Pancasila.
“Sikap tegas dari Fraksi PKB akan dituangkan secara detail dalam pandangan umum fraksi. Ini bukan omong-omong, tapi catatan tegas dan tertulis sebagai pandangan politik PKB terhadap pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
(kl)
