 |
| Fraksi Demokrat DPRD Sikka kritik tajam Ranwal RPJMD 2025–2029. Mereka menuntut realisasi janji politik Paket JOSS dan mengajukan usulan perbaikan substantif. (📷: AC) |
Maumere,NTT,10 Juni 2025- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sikka menyampaikan pemandangan umum yang tegas dan kritis terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Sikka 2025–2029. Dalam pandangan resminya, Yang Dibacakan Oleh Leonardus Winarto,Demokrat menekankan bahwa dokumen RPJMD bukan semata-mata produk teknokratik, melainkan merupakan kontrak moral dan sosial yang wajib mencerminkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang dikenal dengan Paket JOSS.
Ketua Fraksi Demokrat menegaskan bahwa hingga saat ini, RPJMD masih belum cukup menjabarkan visi-misi kepala daerah ke dalam program-program konkret, indikator terukur, serta arah pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil. “Kami tidak ingin janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye hanya menjadi dokumen mati. Rakyat berhak melihat realisasi nyata dari apa yang pernah dijanjikan,” tegasnya dalam rapat paripurna.
Apresiasi dan Pengakuan Awal
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas beberapa poin dalam Ranwal RPJMD, khususnya terkait dimasukkannya sebagian janji politik JOSS dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan dasar, dan penguatan ekonomi lokal. Penyesuaian antara visi daerah dan arah RPJMD diakui mulai tampak, terutama dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
Catatan Kritis dan Pertanyaan Mendasar
Meski demikian, Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah kelemahan substansial:
Janji-janji unggulan seperti program 20.000 Rumah Siap Huni, “Satu Keluarga Miskin Ekstrem Satu Sarjana”, serta layanan kesehatan berbasis KTP tidak tercantum secara eksplisit dan tidak disertai target kuantitatif yang jelas.
Janji untuk menghapus utang PEN senilai Rp 216 miliar juga tidak tergambar dalam narasi kebijakan fiskal daerah.
Banyak program yang terkesan umum dan normatif, tanpa indikator capaian tahunan, termasuk visi digitalisasi, ekonomi milenial, serta strategi perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas.
Fraksi Demokrat menyampaikan 25 pertanyaan kunci terkait implementasi janji politik, strategi teknis, pembiayaan, serta mekanisme evaluasi bila target tidak tercapai.
Fakta Lapangan dari 21 Kecamatan
Dari hasil kunjungan langsung ke 21 kecamatan, Fraksi Demokrat mengungkap kondisi infrastruktur dasar yang masih jauh dari layak: jalan rusak, irigasi buruk, air bersih langka, listrik dan sinyal digital tidak merata. Pelayanan kesehatan dinilai belum manusiawi, dengan rumah sakit yang bermasalah, puskesmas kekurangan tenaga medis dan ambulans, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang diabaikan.
Di bidang pendidikan, sarana-prasarana sangat terbatas dan digitalisasi belum menjangkau desa-desa. UMKM terseok tanpa dukungan nyata, pasar tradisional berjalan tanpa arah. Isu perlindungan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas sama sekali tidak disentuh dalam dokumen RPJMD.
Usulan Konstruktif Fraksi Demokrat
Untuk memperkuat dokumen RPJMD, Fraksi Demokrat mengajukan empat usulan kunci:
1. Penambahan lampiran khusus janji politik, lengkap dengan indikator dan target tahunan.
2. Revisi tematik agar substansi politik rakyat lebih terwakili secara menyeluruh.
3. Penjabaran janji politik ke dalam Renstra OPD dan RKPD, agar tidak sekadar menjadi narasi umum.
4. Penegasan strategi yang inklusif, partisipatif, dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan, disabilitas, dan masyarakat miskin ekstrem.
Dukungan Bersyarat: Jika Tak Diperbaiki, RPJMD Hanya Akan Jadi Retorika
Sebagai penutup, Fraksi Demokrat menyatakan bahwa dukungan terhadap Ranwal RPJMD bersifat bersyarat. “Jika substansi tidak diperbaiki, target tidak diperjelas, dan janji politik tidak disinkronkan ke dalam perencanaan daerah, maka RPJMD ini hanya akan menjadi catatan kosong tanpa ruh keadilan sosial,” tegas juru bicara fraksi
✏️: AC
