 |
| PT Krisrama menolak mediasi Komnas HAM terkait konflik agraria di Maumere. Perusahaan memilih jalur hukum setelah upaya dialog dari mimbar gereja diabaikan warga. (📸: Albert Cakramento) |
Maumere,NTT, 24 Juli 2025 — Konflik agraria yang melibatkan PT Krisrama dan kelompok warga yang mengklaim sebagai masyarakat adat kian memanas. Perusahaan secara tegas menolak tawaran mediasi dari Komnas HAM RI, memilih fokus pada jalur hukum yang kini tengah berjalan. Penolakan ini disampaikan usai pertemuan dengan Komisioner Komnas HAM, RD. Ephivanus Markus Nale Rimo (RD. Epy Rimo), di Aula Pusat Pastoral (PUSPAS) Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka.
Pada pertemuan tersebut, Komnas HAM mencoba menawarkan jalan damai melalui mediasi. Namun, menurut perwakilan manajemen PT Krisrama, berbagai upaya dialog sebelumnya justru tidak dihargai, termasuk pengumuman resmi dari mimbar gereja.
“Kami sudah terlalu lama memberikan ruang—melalui somasi, undangan terbuka, hingga pengumuman resmi pemerintah dari mimbar gereja. Tapi yang kami terima hanyalah perlawanan. Maka kami rasa, proses hukum yang sedang berjalan harus dihargai,” tegas perwakilan PT Krisrama.
Tak hanya menolak mediasi, PT Krisrama juga menyampaikan adanya ancaman pembunuhan terhadap Direktur Utama mereka, RD. Alo Ndate, serta penyerobotan lahan perusahaan oleh oknum warga.
“Bukan hanya ancaman terhadap tokoh gereja, tapi juga soal penyerobotan lahan milik sah perusahaan,” imbuhnya.
Dua laporan terkait ancaman dan penyerobotan lahan tersebut kini telah ditangani oleh Polda NTT, dan beberapa tersangka telah ditetapkan dalam proses penyidikan.
Sementara itu, saat dimintai tanggapan usai pertemuan, seorang anggota Komnas HAM memilih irit bicara. “Nanti tanyakan langsung ke Komisioner,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Komnas HAM terkait maksud kunjungan maupun hasil dialog dengan PT Krisrama.
✒️: Albert Cakramento
