 |
| Skandal beras bantuan mencuat di Desa Likong Gete, Talibura, Sikka. Warga geruduk kantor desa usai 54 nama penerima hanya dijadikan pajangan foto tanpa menerima sebutir beras pun. |
Maumere, NTT— Puluhan warga Desa Likong Gete, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, NTT, meluapkan amarah dengan menggeruduk kantor desa. Mereka memprotes keras dugaan penyalahgunaan beras bantuan oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa bersama stafnya.
Beras bantuan yang semestinya untuk rakyat kecil justru diduga dijual. Lebih parah lagi, sejumlah warga hanya dijadikan “pajangan foto” — dipanggil, difoto memikul beras untuk laporan dokumentasi, lalu dipulangkan tanpa membawa sebutir pun.
Dalam wawancara dengan media ini, Yohanes Yansen, warga setempat, mengungkapkan sedikitnya 54 warga hingga kini tidak pernah menerima beras bantuan tersebut.
“Kalau alasannya untuk korban kebakaran, kenapa tidak panggil langsung orang yang bersangkutan? Mengapa orang lain yang difoto untuk laporan? Bahkan ada warga yang melihat aparat desa malam-malam datang ambil beras dari kantor desa. PJ Kades juga pernah datang ambil sendiri,” ujar Yansen, Senin (26/8/2025).
Sebagai bentuk protes, warga mengamankan dua karung beras yang diduga sisa bantuan, lalu menitipkannya di rumah Ketua RT 07/RW 03, Dusun Wairhek, Desa Likong Gete, sebagai barang bukti skandal bantuan.
Lebih lanjut, Yansen menegaskan pihaknya hari ini akan bertemu Kadis DPMD Kabupaten Sikka serta Bupati Sikka untuk melaporkan langsung masalah ini.
“Kami minta pemerintah kabupaten segera turun tangan memfasilitasi persoalan ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kantor desa terpaksa kami segel,” tegas Yansen.
Sementara itu, PJ Kepala Desa Likong Gete ketika dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp membantah tuduhan masyarakat. Ia menegaskan beras bantuan berasal dari program kerja sama TNI AD dengan Bulog Maumere, dan seluruhnya telah dibagikan.
“Beras itu sudah kami bagikan semua. Hanya saja ada nama penerima yang tidak berada di tempat, sementara permintaan dan batas waktu distribusi cepat. Jadi nama itu diganti sementara untuk dokumentasi. Tetapi berasnya tetap kami salurkan ke penerima,” jelas PJ Kades.
Meski demikian, bantahan pihak desa tak meredam kecurigaan warga. Polemik terus berkembang, dan masyarakat menuntut agar pemerintah kecamatan maupun aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan skandal penyelewengan bantuan, demi memastikan distribusi benar-benar transparan dan tepat sasaran.
✒️: Albert Cakramento
