 |
| Kapolres Sikka ajak tokoh masyarakat dan adat dorong Moke jadi produk budaya legal, aman, dan bernilai ekonomi di NTT. |
“Misi kami adalah perlindungan masyarakat, bukan mematikan rezeki. Kami dukung Sopi/Moke jadi produk budaya unggulan NTT yang berizin dan aman.”
Maumere, NTT,12 November 2025 — Upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan penegakan hukum kembali ditunjukkan oleh Kapolres Sikka, AKBP Bambang Supeno, S.I.K. Dengan langkah humanis dan dialogis, Kapolres Sikka menggandeng sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi bijak dalam penanganan peredaran minuman beralkohol lokal (Moke) yang selama ini menjadi bagian dari tradisi sekaligus tantangan sosial, ekonomi, dan hukum di Kabupaten Sikka.
Dalam dialog hangat yang berlangsung pada 11–12 November 2025 di kediaman para tokoh, Kapolres Sikka menegaskan bahwa kepolisian tidak semata-mata menindak, tetapi juga merangkul.
“Kami ingin mencari jalan tengah: bagaimana tradisi tetap dihormati, namun dampak negatif dari penyalahgunaan Moke bisa diminimalisir,” ujar AKBP Bambang Supeno.
Polri Bukan Lawan Budaya, Tapi Penjaga Nilainya
Sejalan dengan arahan Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., Polri berkomitmen mendampingi masyarakat dalam melestarikan tradisi secara bertanggung jawab.
“Moke adalah warisan budaya yang patut dijaga, namun peredarannya harus dikendalikan agar tidak menjadi ancaman bagi masa depan anak-anak kita,” tegas Kapolda NTT.
Kapolda menambahkan, langkah kepolisian tidak dimaksudkan untuk mematikan tradisi masyarakat, tetapi justru mengawal legalisasi dan pengawasan Moke agar menjadi produk budaya yang aman, bernilai ekonomi, dan sesuai aturan.
Beberapa poin penegasan Kapolda NTT antara lain:
-
Tidak melarang budaya, tetapi mengawal legalisasi Sopi/Moke bersama Pemda. Penindakan hanya menyasar oplosan berbahaya dan peredaran ilegal.
-
Misi Polri adalah perlindungan masyarakat, bukan mematikan rezeki.
-
Kepolisian berpihak pada rakyat, menindak oplosan dan distributor ilegal, sementara Sopi/Moke tradisional yang dibina Pemda akan dikawal legalitasnya.
-
Penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis, melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat agar tetap menghormati nilai-nilai budaya.
-
Polri bukan lawan budaya, tapi penjaga agar budaya tidak disalahgunakan.
Adapun sejumlah tokoh yang ditemui antara lain:
- Alexander Longginus (Tokoh Masyarakat Kabupaten Sikka)
- RD. Yakobus Donisius Migo, S.Fil., M.Th., Lic.Th.Com. (Sekretaris Keuskupan Maumere)
- Mohammad Ihsan Wahab (Ketua MUI Kabupaten Sikka)
- Tokoh pemuda, tokoh adat, serta berbagai stakeholder lainnya.
Dalam keterangannya, para tokoh menyampaikan bahwa Moke memiliki nilai budaya dan spiritual yang digunakan dalam berbagai upacara adat maupun kegiatan sosial, namun disalahgunakan secara berlebihan dapat menimbulkan masalah sosial dan hukum seperti kecelakaan, kekerasan, hingga gangguan kesehatan.
“Kami mendukung langkah Kepolisian menertibkan konsumsi Moke berlebihan karena mengganggu ketertiban masyarakat. Namun, penertiban hingga ke tempat produksi (kuwu) perlu dikaji kembali dengan melibatkan pemerintah daerah,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Para tokoh juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur pengendalian dan pengawasan minuman alkohol lokal serta melakukan sosialisasi masif agar masyarakat memahami aturan yang berlaku.
Mendorong Pemanfaatan Ekonomi
Dalam diskusi bersama, pihak Polres Sikka turut mengusulkan alternatif pemanfaatan Moke sebagai produk olahan bernilai ekonomi — misalnya dijadikan bahan dasar cuka, minuman fermentasi ringan, gula, atau kue tradisional.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah gagasan bersama: Moke tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat Sikka, namun tidak lagi menjadi sumber masalah sosial.
Dengan pendekatan kolaboratif dan kultural, Kapolres Sikka berharap masyarakat melihat Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi mitra sejati dalam menjaga harmoni sosial dan budaya di Nusa Tenggara Timur.
Terang Humas Polres Sikka, Ipda Leonardus Tunga, kepada media ini, bahwa kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sikka tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Polri untuk hadir secara humanis, berdialog, dan mendengar aspirasi masyarakat.
“Bapak Kapolres ingin memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum didasari dialog, musyawarah, dan rasa saling menghormati terhadap nilai-nilai budaya lokal,” ujar Ipda Leonardus Tunga.
