 |
| Anggota DPRD Kota Kupang Neda Ridla Lalay gelar Reses I di Maulafa, serap aspirasi warga soal jalan rusak, air bersih, dan bantuan UMKM |
Kota Kupang, NTT, 4 November 2025— Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi NasDem, Neda Ridla Lalay, SH, melaksanakan Kegiatan Reses Tahap I Tahun 2025/2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Maulafa.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan kontrol pembangunan yang menjadi tugas utama wakil rakyat di daerah.
Pelaksanaan reses tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD serta Peraturan DPRD Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Tertib DPRD Kota Kupang.
Kegiatan ini juga mengacu pada keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Kupang Nomor 13/BANMUS-DPRD/KK/2025 yang mengatur jadwal pelaksanaan Reses Tahap I Tahun 2025/2026, dan ditugaskan melalui Surat Tugas Ketua DPRD Kota Kupang Nomor: B-599/DPRD.000.1.2.2/X/2025.
Reses bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat, menilai proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Maulafa, serta menampung berbagai masukan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun 2025.
Selain itu, reses menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya dan wadah koordinasi antara masyarakat dan pemerintah.
Dalam pernyataannya, Neda Ridla Lalay menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian penting dari tanggung jawab moral anggota DPRD kepada masyarakat.
“Reses ini adalah ruang dialog. Kami hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memastikan setiap aspirasi masyarakat menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dan DPRD perlu bekerja sama secara sinergis untuk menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi.
Diskusi dan dialog selama kegiatan reses berlangsung dinamis dan partisipatif. Warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Maulafa menyampaikan beragam usulan, di antaranya:
- Perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Sikumana (RT.039/RW.17 dan RT.40/RW.16), Jalan Bukit Cendana I–III, serta kawasan Delon III.
- Bantuan air bersih (sumur bor) bagi dua kelompok masyarakat di Kelurahan Fatukoa.
- Bantuan alat kesehatan untuk posyandu, seperti meja, kursi, dan timbangan di seluruh kelurahan Maulafa.
- Bantuan alat pertukangan dan bibit pertanian, termasuk pupuk serta dukungan ternak lele untuk kelompok tani dan nelayan kecil.
- Pemasangan lampu jalan dan tiang listrik di wilayah yang minim penerangan.
- Bantuan modal usaha dan bantuan tunai bagi pelaku UMKM, serta penyaluran program BLT dan PKH bagi masyarakat prasejahtera.
- Penambahan posyandu baru di wilayah Tangkolo untuk memperluas layanan kesehatan anak dan ibu.
- Sarana dan prasarana PAUD agar anak-anak usia dini di Maulafa mendapat fasilitas belajar yang layak.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan penting lainnya seperti:
- Penanganan sampah dan limbah rumah tangga yang belum maksimal di setiap kelurahan.
- Minimnya sosialisasi mengenai program beasiswa pendidikan tinggi.
- Perlunya perhatian khusus terhadap akses air bersih dan drainase di kawasan padat penduduk.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Neda Ridla Lalay menyampaikan bahwa setiap aspirasi akan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Nakertrans, Dinas Pertanian, dan Perumda Air Bersih.
“Kami ingin memastikan bahwa hasil reses ini tidak berhenti di atas kertas. Semua aspirasi akan kami bawa dalam pembahasan APBD dan menjadi prioritas sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendampingan pemerintah dalam setiap program pembangunan, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
“Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan DPRD adalah kunci agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata,” tambahnya.
Kegiatan Reses DPRD Kota Kupang ini menjadi sarana penting untuk mengetahui, menghimpun, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang telah atau belum berjalan. Hasilnya akan dijadikan bahan pertimbangan strategis dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) dan rencana kerja tahun berikutnya.
Neda berharap agar aspirasi masyarakat Maulafa dapat diterjemahkan menjadi program konkret pemerintah kota, seperti peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi produktif, dan pemerataan pelayanan sosial.
“Kami berkomitmen agar semua hasil reses ini menjadi panduan bagi kebijakan daerah yang lebih responsif dan pro-rakyat,” pungkasnya.
“Suara rakyat adalah kompas pembangunan. Aspirasi dari Maulafa akan kami perjuangkan agar tidak berhenti di meja rapat, tetapi nyata dalam tindakan,” tutur Neda Ridla Lalay.
✒️: kl
