 |
| NTT menjadi provinsi ke-7 yang melakukan evaluasi RAPBD 2026 di Jakarta. Simson Polin menyampaikan informasi ini melalui pesan WhatsApp. |
Jakarta- NTT Jadi Provinsi ke-7 E valuasi RAPBD 2026 di Jakarta setelah Badan Anggaran Provinsi NTT bersama PLH Sekda dan Tim TAPD melaksanakan evaluasi dan asistensi RAPBD Provinsi NTT Tahun 2026 di Jakarta bersama Kemendagri Bina Keuangan Daerah. Evaluasi ini menjadi tahapan strategis dalam memastikan rancangan anggaran daerah selaras dengan kebijakan fiskal nasional dan target pembangunan daerah.
Kegiatan evaluasi di Jakarta tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk bergerak cepat dalam penyusunan anggaran. Dengan menjadi provinsi ke-7 di Indonesia yang telah menjalani proses evaluasi/asistensi RAPBD tahun 2026, NTT menunjukkan keseriusan dalam memastikan anggaran pembangunan dibahas secara tepat waktu, terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Informasi perkembangan ini disampaikan Simson Polin, Anggota DPRD Provinsi NTT, kepada media ini melalui pesan WhatsApp pada 27 November 2025. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Badan Anggaran, PLH Sekda dan Tim TAPD dalam evaluasi bersama Kemendagri merupakan langkah krusial untuk memastikan RAPBD 2026 benar-benar pro-rakyat serta relevan dengan kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Lebih lanjut, kolaborasi dengan Kemendagri Bina Keuangan Daerah diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, serta memastikan alokasi dana diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan, dan ekonomi masyarakat.
Dengan selesainya tahapan evaluasi RAPBD 2026 di Jakarta, publik berharap implementasi program pembangunan NTT dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran dan membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
✒️: kl
