 |
| PMMJ Jakarta desak pemerintah sahkan regulasi perlindungan petani Moke. Mereka nilai negara gagal hadir dan hanya memberi janji tanpa tindakan nyata. |
Jakarta— Perhimpunan Mahasiswa Maumere Jakarta (PMMJ) mendesak pemerintah segera mengesahkan regulasi perlindungan petani Moke di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Desakan ini muncul pasca insiden penyitaan Moke di Sikka yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap produk budaya rakyat.
Dalam aksi yang berlangsung di bawah Tugu Proklamasi Jakarta pada Kamis malam (6/11/2025), Ketua Umum PMMJ Andri Tani bersama Kabid Hubungan Eksternal dan Kemitraan Aldino Mamo S. menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah. Mereka menilai negara gagal hadir di tengah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada produksi Moke — minuman tradisional khas Flores yang sarat makna budaya dan ekonomi.
“Negara ini seolah hanya tahu meminta maaf setelah menindas. Tapi tanpa regulasi yang tegas, permintaan maaf hanyalah basa-basi di atas penderitaan rakyat,” tegas Andri Tani dalam orasinya.
Menurut PMMJ, akar persoalan kriminalisasi Moke terletak pada ketiadaan regulasi daerah yang secara tegas mengakui dan melindungi produksi Moke. Padahal, bagi masyarakat Flores, Moke bukan sekadar minuman keras, tetapi simbol pertemuan sosial, perdamaian adat, dan warisan turun-temurun yang bernilai tinggi.
Namun hingga kini, pemerintah daerah Sikka belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara jelas aspek produksi dan distribusi Moke. Akibat kekosongan hukum ini, banyak petani dan pengrajin tradisional terjerat pasal hukum karena dianggap memproduksi minuman beralkohol ilegal.
“Ketika pemerintah memilih diam, itu bukan netralitas — itu keberpihakan pada penindasan. Rakyat Sikka tidak butuh janji, mereka butuh perlindungan hukum,” tambah Aldino Mamo S.
PMMJ Jakarta menyampaikan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD setempat, antara lain:
- Segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui, melindungi, dan melegalkan Moke sebagai produk budaya dan ekonomi rakyat.
- Menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani serta pengrajin Moke.
- Melibatkan masyarakat adat, petani, dan pelaku budaya dalam proses penyusunan regulasi agar tidak menjadi produk hukum yang elitis dan jauh dari rakyat.
PMMJ menilai sikap diam pemerintah menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil. Mereka menegaskan, isu Moke bukan sekadar persoalan ekonomi lokal, tapi soal kedaulatan budaya dan harga diri rakyat Sikka.
Aksi di bawah Tugu Proklamasi Jakarta menjadi simbol bahwa perjuangan untuk keadilan tidak boleh berhenti di daerah. PMMJ berkomitmen terus mengawal isu ini hingga regulasi perlindungan petani Moke benar-benar disahkan oleh pemerintah.
“Jika negara terus menutup mata, suara rakyat dari Maumere akan menggema lebih lantang dari Jakarta — menuntut keadilan yang sudah terlalu lama ditunda,” tutup Andri Tani.
Moke adalah wajah budaya yang hidup dalam setiap napas rakyat Flores. Negara yang membiarkan petani Moke tertindas berarti turut menindas jati diri bangsanya sendiri. Kini, suara mahasiswa menggema dari Jakarta untuk mengingatkan: lindungi petani, lindungi budaya, dan tegakkan keadilan bagi rakyat kecil.
✒️: ***
