 |
| Ketua DPRD Sikka dilaporkan FOKALIS ke BK dan PDI-P karena dugaan arogansi, penutupan rapat sepihak, dan sindiran rakyat di media sosial. |
Maumere, NTT, 17 November 2025 — Forum Rakyat Resah dan Gelisah (FOKALIS) Kabupaten Sikka secara resmi melaporkan Ketua DPRD Sikka kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD dan pimpinan struktural PDI Perjuangan. Laporan ini dilayangkan karena dugaan pelanggaran kode etik, tindakan tidak pantas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), hingga dugaan sindiran bernada merendahkan rakyat melalui Story WhatsApp.
Dalam surat bernomor 12/FOKALIS/XI/2025, FOKALIS menyebut tindakan Ketua DPRD Sikka telah mencederai wibawa lembaga legislatif serta merendahkan aspirasi rakyat yang hadir untuk berdialog.
Menurut FOKALIS, RDP yang digelar pada Selasa, 11 November 2025, awalnya berlangsung normal. FOKALIS diterima Sekwan serta diberi kesempatan menyampaikan tuntutan.
Namun saat inti tuntutan mulai dibacakan, Ketua DPRD Sikka mendadak menutup rapat dan langsung meninggalkan ruang sidang tanpa mekanisme resmi atau penjelasan.
FOKALIS menilai tindakan itu sebagai sikap arogan dan pelecehan terhadap proses demokrasi.
Ketua DPRD Sikka juga diduga mengunggah Story WhatsApp berisi kalimat bernada sindiran yang dianggap melecehkan perjuangan rakyat Sikka.
Unggahan itu memicu kemarahan dan kekecewaan warga, terutama karena jabatan Ketua DPRD dianggap seharusnya menjadi teladan etika publik.
FOKALIS menyebut tindakan tersebut merusak kehormatan lembaga DPRD serta mencoreng kepercayaan masyarakat yang selama ini memberikan dukungan besar kepada PDI Perjuangan.
Dalam laporannya, FOKALIS menuntut tiga langkah konkret:
1. Pemeriksaan Etik oleh BK DPRD Sikka
BK diminta melakukan investigasi objektif, transparan, dan bebas intervensi.
2. Sanksi Organisasi dari PDI Perjuangan
Ketua DPRD Sikka diminta dikenai tindakan tegas karena dinilai merugikan citra partai.
3. Evaluasi Menyeluruh terhadap Perilaku Ketua DPRD
Menurut FOKALIS, perilaku ini adalah preseden buruk bagi hubungan rakyat dan lembaga legislatif.
“Ini Soal Martabat Rakyat Sikka” — FOKALIS Tegaskan
Ketua FOKALIS Kabupaten Sikka, Frederich Fransiskus Baba Djoedye, menegaskan bahwa langkah ini bukan konflik pribadi. “Ini bukan soal kami. Ini soal bagaimana pejabat publik menghargai rakyat yang mereka wakili. Perilaku Ketua DPRD Sikka telah melukai martabat masyarakat Sikka dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Frederich.
FOKALIS berharap laporan ini menjadi evaluasi serius bagi DPRD Sikka dan seluruh partai politik di daerah.
Kasus ini menjadi cermin penting bahwa jabatan publik menuntut kedewasaan moral. Setiap tindakan, baik di ruang sidang maupun di media sosial, akan selalu dinilai rakyat.
