 |
| Blokade masyarakat adat di HGU Nangahale memutus total akses Maumere–Larantuka. Traktor berhenti, mobil plat merah dilarang lewat, situasi semakin memanas. |
Maumere,NTT —Masyarakat Adat Blokir Total Jalan HGU Nangahale, Akses Maumere–Larantuka Lumpuh — Situasi semakin memanas terkait konflik lahan di kawasan HGU Nangahale. Senin, 1 Desember 2025, bentrokan kepentingan antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan mencapai titik krusial. Setelah menghadang traktor-traktor milik PT Krisrama hingga berhenti di tengah jalan, masyarakat adat kini memblokir total akses jalan, membuat jalur Maumere–Larantuka macet parah tanpa satu pun kendaraan mampu melintas.
Pantauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa mobil plat merah—termasuk kendaraan dinas pemerintah—juga tidak diizinkan melewati blokade. Massa adat berdiri di sepanjang badan jalan, menutup total akses dan menegaskan bahwa tidak ada kendaraan yang boleh lewat sampai ada respon resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah.
Aksi blokade besar ini menyebabkan antrian kendaraan mengular panjang dari dua arah. Sopir angkutan umum, kendaraan pribadi hingga logistik terjebak tanpa kepastian waktu. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat terganggu total.
Hingga aksi pemboikotan ini berlangsung, PT Krisrama belum sempat memulai pembersihan lahan. Masyarakat adat tetap menolak melakukan kompromi karena mengklaim sebagian area masih merupakan tanah ulayat yang belum pernah disepakati dalam proses HGU. Sejumlah tokoh adat menyebut proses perizinan di masa lalu tidak pernah melalui mekanisme adat, sehingga mereka menilai perusahaan tidak memiliki legalitas sosial untuk beroperasi di wilayah tersebut.
Aparat kepolisian dan pemerintah kecamatan berada di lokasi sejak pagi, berupaya melakukan pendekatan persuasif untuk membuka ruang dialog dan mengurai kemacetan. Namun hingga berita ini diturunkan, blokade masih berlangsung dan situasi tetap dinamis. Belum ada tanda-tanda massa akan mundur sebelum pemerintah maupun PT Krisrama turun langsung memberikan jawaban resmi.
Jika dialog tidak segera dibuka, masyarakat khawatir ketegangan di HGU Nangahale akan berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas dan mempengaruhi stabilitas ekonomi wilayah pesisir Flores.
✒️: Albert Cakramento
