 |
Oleh: Yohanes Maro
Aktivis Muda Kabupaten Sikka
Pangan merupakan sektor strategis yang menentukan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, dan kedaulatan nasional. Karena itu, kebijakan swasembada pangan tidak semestinya dinilai semata dari capaian produksi, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta menjamin keberlanjutan sistem pangan nasional.
Sepanjang tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang cukup kuat terhadap agenda swasembada pangan. Hal ini tercermin dari peningkatan produksi beras nasional, penguatan cadangan beras pemerintah, serta kebijakan penghentian impor beras konsumsi. Sikap tegas pemerintah dalam menindak upaya impor beras ilegal patut diapresiasi sebagai wujud konsistensi menjaga arah kebijakan pangan nasional.
Secara konseptual, penghentian impor beras merupakan langkah progresif. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar internasional, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi produksi dalam negeri untuk tumbuh. Upaya perbaikan jaringan irigasi, penyaluran pupuk bersubsidi, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas produksi dan pasokan pangan nasional.
Namun demikian, keberhasilan swasembada pangan tidak boleh direduksi sekadar pada surplus produksi. Tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada tata niaga pangan, stabilitas harga di tingkat petani, serta distribusi yang adil hingga ke konsumen. Tanpa pengelolaan yang tepat, surplus produksi berpotensi menekan harga gabah dan merugikan petani kecil—kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung sektor pertanian nasional.
Di sinilah peran negara menjadi krusial. Penguatan kebijakan lanjutan yang berorientasi pada perlindungan pendapatan petani mutlak diperlukan. Transparansi tata niaga pangan harus diperkuat, sementara praktik spekulasi dan mafia pangan perlu diawasi secara ketat. Swasembada pangan tidak boleh berhenti sebagai kebanggaan statistik, tetapi harus menjelma sebagai kebijakan berkeadilan yang menyejahterakan seluruh pelaku rantai pangan, dari hulu hingga hilir.
Pada akhirnya, kebijakan swasembada pangan di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan arah yang positif. Namun, keberlanjutan dan kualitas implementasi kebijakan akan menjadi penentu utama: apakah swasembada pangan benar-benar berkontribusi pada kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang, atau justru berhenti sebagai slogan politik tanpa dampak nyata bagi petani.
