 |
| IPF NTT menolak wacana Pilkada lewat DPRD, menilai langkah itu merampas kedaulatan rakyat dan memperkuat sentralisasi kekuasaan elit politik. |
Organisasi Masyarakat Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF) NTT secara tegas menolak wacana Pilkada oleh DPRD, sebuah gagasan yang kembali mencuat dari pemerintah pusat dengan dalil efisiensi anggaran. Ketua IPF NTT, Joy Sadipun, menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi merampas kedaulatan rakyat, 9/1.
Menurut Joy, selama ini keputusan politik, termasuk penentuan calon kepala daerah, pada faktanya tidak berada di tangan DPRD, tetapi sangat dipengaruhi oleh ketua partai politik yang memegang kendali penuh atas arah kebijakan partai. Dengan demikian, Pilkada oleh DPRD dipandang tidak mencerminkan representasi rakyat.
IPF NTT menegaskan bahwa alasan penghematan anggaran yang disampaikan Presiden tidak dapat dijadikan dalih untuk mengubah sistem pemilihan. Justru, langkah tersebut dianggap sebagai pintu masuk sentralisasi kekuasaan elit politik, yang berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.
“Jangan merampas kedaulatan rakyat atas nama efisiensi anggaran. Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi jauh lebih berharga ketika ditentukan oleh rakyat sendiri,” tegas Joy Sadipun.
Ia menyatakan bahwa bila pemerintah sungguh-sungguh ingin menekan biaya politik dalam Pilkada, maka yang dievaluasi bukan hak rakyat, melainkan seluruh sistem politik yang selama ini menyebabkan pemborosan.
IPF NTT menyoroti beberapa hal yang seharusnya menjadi fokus efisiensi, antara lain:
- Evaluasi total terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu,
- Reformasi menyeluruh terhadap partai politik, yang dinilai menjadi akar persoalan biaya politik tinggi.
Menurut Joy, pembenahan sistemik justru menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki demokrasi tanpa mengorbankan hak rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.
Pilkada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat. Mengubahnya menjadi Pilkada oleh DPRD hanya akan membawa Indonesia mundur dari prinsip demokrasi yang sejati.
✒️: ***
