 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menandatangani berita acara kesepakatan bersama pihak Polres Sikka terkait pemulangan 12 warga Jawa Barat yang diduga korban TPPO di Kabupaten Sikka, disaksikan perwakilan TRUK-F dan PPA PPO Jawa Barat, Senin (23/2/2026). |
Maumere, NTT – Kehadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kabupaten Sikka, Senin (23/2/2026), menandai babak baru dalam penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Orang nomor satu di Jawa Barat itu datang langsung untuk menjemput 12 warganya yang diduga menjadi korban TPPO di salah satu tempat hiburan malam di daerah tersebut.
Kedatangan Dedi Mulyadi bersama rombongan, yang turut didampingi Bupati Purwakarta dan Bupati Cianjur, mendarat di Bandara Frans Seda, Maumere. Dari bandara, rombongan langsung menuju Kantor TRUK-F untuk bertemu Jaringan HAM Kabupaten Sikka serta 12 warga Jawa Barat yang terlibat dalam kasus tersebut.
Pada hari yang sama, ke-12 warga tersebut diberangkatkan menuju Labuan Bajo untuk selanjutnya diterbangkan ke Jawa Barat. Langkah cepat ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.
Sebelum pemulangan dilakukan, pihak Reskrim Polres Sikka bersama Tim Hukum Pemerintah Daerah Jawa Barat melaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan. Dokumen tersebut menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penandatanganan turut disaksikan pihak TRUK-F dan perwakilan PPA PPO Jawa Barat sebagai bentuk transparansi serta komitmen bersama dalam mengawal perkara ini.
Kapolres Sikka, Bambang Supeno, menegaskan bahwa kasus ini telah memasuki tahap penyidikan. Dalam waktu dekat, penyidik akan menggelar perkara sebagai bagian dari proses penetapan tersangka.
“Kami memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepolisian akan bekerja secara profesional dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun,” tegasnya.
Kehadiran langsung Gubernur Jawa Barat dinilai menjadi momentum penting dalam penanganan kasus ini. Di satu sisi, para korban mendapatkan perlindungan dan kepastian pemulangan. Di sisi lain, aparat penegak hukum tetap melanjutkan proses penyidikan tanpa kompromi.
Dengan perkembangan ini, penanganan dugaan TPPO di Sikka memasuki fase yang lebih serius dan terstruktur. Publik kini menanti hasil gelar perkara serta langkah tegas aparat dalam memastikan keadilan ditegakkan.
