 |
| Aliansi Cipayung Plus Sikka saat melakukan aksi jilid II dan audiensi bersama Wakil Bupati Sikka di kantor pemerintah daerah, Rabu (8/4/2026), terkait tuntutan evaluasi satu tahun kepemimpinan serta percepatan pembangunan di berbagai sektor. |
Maumere, NTT, 8 April 226— Aksi Cipayung Plus Sikka kembali memanas. Dalam aksi jilid II yang digelar Rabu, 8 April 2026, mahasiswa tidak hanya menuntut evaluasi satu tahun kepemimpinan daerah, tetapi juga secara terbuka menduga Bupati “lari” dari aksi dan memberikan ultimatum tegas.
Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari GMNI, HMI, LMND, dan BEM UNIPA kembali turun ke jalan.
Namun seperti pada aksi jilid I, massa kembali tidak berhasil bertemu langsung dengan Bupati. Kali ini, mereka hanya diterima oleh Wakil Bupati.
Kondisi ini memicu kekecewaan yang makin terbuka.
“Kami sudah dua kali turun aksi. Pada aksi pertama kami tidak bertemu Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini kami hanya bertemu Wakil Bupati,” ujar Wilfridus.
Ketidakhadiran Bupati di tengah momentum aksi publik ini langsung menjadi sorotan utama.
Mahasiswa menilai kepergian Bupati ke luar daerah di waktu yang bersamaan menimbulkan pertanyaan besar.
“Kami menduga ini sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab. Ini menjadi catatan serius bagi kami,” tegas Wilfridus.
Narasi ini kemudian menjadi titik tekan utama dalam aksi jilid II.
Cipayung Plus menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari desakan evaluasi satu tahun kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Sikka.
Mereka menilai berbagai persoalan pembangunan belum menunjukkan kemajuan signifikan.
“Ini adalah bentuk tuntutan kami agar dilakukan evaluasi terhadap satu tahun kinerja pemerintah daerah,” jelasnya.
Beberapa fasilitas kesehatan menjadi sorotan utama, antara lain:
- Puskesmas Hewokloang
- Puskesmas Tuanggeo (Palue)
- RS Pratama Doreng
RS Pratama Doreng bahkan disebut belum berjalan optimal dan masih membutuhkan perhatian serius.
“Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di wilayah itu,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti Bendungan Napunggete yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp800 miliar.
Namun hingga kini, manfaatnya belum dirasakan maksimal karena belum didukung infrastruktur seperti jaringan air dan irigasi.
Situasi ini dinilai menunjukkan ketimpangan antara anggaran dan dampak di lapangan.
Selain itu, sejumlah persoalan lain ikut disuarakan:
- Jalan dan jembatan belum tuntas
- Infrastruktur belum merata
- Desa yang belum teraliri listrik
Seluruh temuan ini telah dirangkum dan diserahkan secara tertulis kepada Wakil Bupati.
Dalam audiensi, Wakil Bupati disebut menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Ia juga menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan tersebut.
“Kami diajak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sikka ke depan,” ujar perwakilan massa.
Sebagai langkah lanjutan, Cipayung Plus memberikan batas waktu satu tahun kepada pemerintah daerah.
Ultimatum ini menjadi ukuran konkret terhadap keseriusan pemerintah dalam menjawab tuntutan publik.
“Kami memberi waktu satu tahun. Ini jadi ukuran apakah pemerintah mampu menyelesaikan tuntutan kami atau tidak,” tegas Wilfridus.
Jika dalam satu tahun tidak ada perubahan signifikan, mahasiswa memastikan akan melakukan konsolidasi besar-besaran.
Mereka bahkan merencanakan mobilisasi massa hingga ke tingkat desa. “Kami akan konsolidasikan minimal 10 orang di setiap desa untuk aksi besar di Kantor Bupati,” pungkasnya.
Aksi jilid II ini menandai meningkatnya tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Sikka.
Dugaan penghindaran tanggung jawab, tuntutan evaluasi, serta ultimatum satu tahun kini menjadi sorotan utama dalam dinamika politik daerah.
Saat pemimpin tak hadir di hadapan rakyat, rakyat akan datang lebih besar— dan kali ini, mereka datang dengan tenggat waktu.
