 |
| Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, menyampaikan sikap tegas terkait pernyataan Saiful Mujani yang dinilai menggiring opini publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. |
Jakarta — Tani Merdeka kritik Saiful Mujani atas pernyataan yang dinilai mengarah pada upaya menggiring opini publik untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia.
Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, menilai bahwa narasi yang disampaikan tidak hanya bersifat provokatif, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Ebit menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin yang dipilih secara sah melalui mekanisme pemilu.
“Presiden Prabowo dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu yang sah. Saat ini beliau sedang menjalankan mandat tersebut melalui berbagai program yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa kritik tidak boleh berkembang menjadi upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.
“Kalau ada pihak yang tidak senang dengan Presiden, itu hak dalam demokrasi. Tetapi jangan menggiring opini publik untuk menjatuhkan Presiden. Itu berbahaya,” ujarnya.
Ebit menilai bahwa narasi semacam itu berpotensi memicu kegaduhan di ruang publik serta mengganggu stabilitas nasional.
Ia mengingatkan bahwa situasi politik yang kondusif sangat penting untuk menjaga jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Ebit mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika demokrasi dan menghormati hasil pemilu.
Ia juga menekankan bahwa perbedaan pandangan sebaiknya disalurkan melalui mekanisme konstitusional.
“Jika ingin kembali bertarung secara demokratis, tunggu saja 2029. Jangan mengganggu jalannya pemerintahan dengan narasi yang menyesatkan,” pungkasnya.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, kebebasan berpendapat harus tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.
Demokrasi bukan hanya soal bebas bicara, tetapi juga soal menjaga arah bangsa tetap stabil.
✒️: ***/Albert Cakramento
