MAUMERE, NTT, 5 Juni 2026 – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sikka dan meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia turun langsung melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pengelolaan program tersebut.
Desakan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Jumat (5/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa bahkan melakukan penyegelan simbolis kantor kejaksaan sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran Kepala Kejaksaan Negeri Sikka saat hendak menerima aspirasi mereka.
Ketua DPC GMNI Cabang Sikka, Wilfridus Iko, mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi keterlibatan sejumlah pejabat daerah dan anggota DPRD dalam yayasan yang mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sikka.
Menurutnya, temuan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat agar program unggulan nasional yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, tidak tercemar oleh kepentingan kelompok tertentu.
"Kami meminta Kejaksaan Agung turun langsung ke Kabupaten Sikka untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai aturan dan bebas dari segala bentuk konflik kepentingan," tegas Wilfridus dalam orasinya.
GMNI menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam kesempatan tersebut, GMNI juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas langkah evaluasi yang dilakukan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
"Kami mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang terus melakukan evaluasi dan bersih-bersih dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Program ini sangat baik dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat, sehingga harus dijaga dari kepentingan-kepentingan yang dapat merusak tujuan mulia program tersebut," ujar Wilfridus.
GMNI menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh pelaksanaan MBG di daerah berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dapur MBG, termasuk menelusuri setiap indikasi konflik kepentingan yang berpotensi mengganggu integritas program.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program rakyat. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Karena itu, pengawasan harus diperketat dan dugaan konflik kepentingan harus diusut secara terbuka," tutup Wilfridus Iko.
✒️: Albert Cakramento
